Jakarta, Javanusa—Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyatakan akan menghormati dan mengikuti keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia.
Pemerintah masih mengkaji persoalan tersebut dan berupaya mencari titik temu dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Sekretaris Kementerian Pariwisata RI, Bayu Aji, menyampaikan sikap tersebut setelah bertemu dengan jajaran Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
“Belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kami karena kami masih terus mempelajari situasi ini. Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI,” kata Bayu.
Kemenpar Cari Titik Temu dengan MUI
Bayu menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan membahas polemik konser secara mendalam sekaligus mencari solusi yang bijaksana. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut industri pariwisata, tetapi juga berkaitan dengan aspirasi umat dan sikap politik luar negeri Indonesia.
Pemerintah, kata Bayu, tetap berpegang pada dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Karena itu, Kemenpar akan menindaklanjuti masukan para pimpinan MUI melalui komunikasi dengan pihak terkait.
“Ya, kita mencoba mencari titik temu karena ini kan terkait dengan keumatan. Sikap pemerintah kan sudah jelas, mendukung Palestina. Ada arahan-arahan dari beliau-beliau di MUI yang akan coba kita komunikasikan lagi,” ujar Bayu.
Salah satu langkah yang dibahas dalam pertemuan itu ialah menjalin komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli. Kemenpar berharap pihak penyanyi asal Italia tersebut dapat menyampaikan pernyataan resmi yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Harapan itu muncul sebagai tindak lanjut atas masukan yang disampaikan pimpinan MUI dalam pertemuan tersebut.
Kemenpar Tegaskan Kewenangan Perizinan Konser
Di sisi lain, Bayu menjelaskan bahwa kewenangan terkait perizinan konser tidak berada di bawah Kementerian Pariwisata. Kemenpar menilai kegiatan tersebut dari perspektif promosi dan pengembangan industri pariwisata.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain, termasuk nilai keagamaan dan aspirasi umat.
“Dalam konteks sebagai pemerintah, pihaknya dalam hal ini Kementerian Pariwisata, melihat dari sudut pandang kepariwisataan. Tapi kita juga harus melihat sudut pandang lainnya, tentu adanya keumatan dan lain sebagainya. Karena negara ini kan sudah resmi menyatakan bahwa mendukung pemerintahan Palestina,” tambahnya.
Sikap Kemenpar tersebut muncul setelah MUI mendesak pemerintah membatalkan rencana konser Andrea Bocelli. Konser itu dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026.
MUI Desak Pemerintah Batalkan Konser Andrea Bocelli
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah mengambil sikap tegas dan seragam terhadap rencana konser tersebut.
Ia menilai pemerintah perlu konsisten menolak kegiatan yang melibatkan figur yang dianggap mendukung Zionisme. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan prinsip konstitusional Indonesia yang menentang penjajahan serta komitmen terhadap kemanusiaan.
“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” kata Sudarnoto kepada MUI Digital, Sabtu (10/10/2026).
Sudarnoto juga meminta seluruh kementerian menyelaraskan sikap dan tidak memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan konser tersebut.
MUI Soroti Rekam Jejak Andrea Bocelli
Penolakan MUI berkaitan dengan rekam jejak Andrea Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Los Angeles pada 2010. Ia juga pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
MUI memandang pemberian panggung kepada figur yang dinilai mendanai atau mendukung tindakan militer Israel bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, terutama di tengah konflik dan penderitaan warga Gaza.
Sudarnoto menegaskan bahwa MUI telah menetapkan keharaman mendukung Israel maupun pihak-pihak yang mendukung negara tersebut. Atas dasar itu, ia berharap tidak ada kementerian yang mendukung kegiatan yang melibatkan figur yang dipandang sebagai pendukung Israel.
“Semua ini demi kemaslahatan, ketenteraman, dan harmoni kita semua,” ujar Sudarnoto.
Polemik konser Andrea Bocelli kini menjadi perhatian pemerintah dan MUI. Kemenpar menyatakan akan menindaklanjuti masukan MUI, sementara persoalan perizinan dan keputusan akhir penyelenggaraan konser masih menjadi bagian penting dalam perkembangan isu tersebut. (*)
