Jakarta, Javanusa—Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam Program Sekolah Rakyat.
Fokus utama pembahasan ialah memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa agar anggaran program strategis pemerintah berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Kemensos dan ICW memiliki semangat yang sama untuk menjaga program prioritas Presiden Prabowo tetap bersih dari praktik korupsi.
“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono usai mengunjungi kantor ICW di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah pencegahan korupsi, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, data dan informasi yang disampaikan ICW menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemensos. Masukan tersebut akan digunakan untuk memperkuat mitigasi risiko sekaligus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa.
“Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal,” ujar Gus Ipul.
Tata Kelola dan Integritas Jadi Prioritas
Selanjutnya, Gus Ipul memastikan seluruh jajaran Kemensos akan menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang diterima. Langkah itu dilakukan agar berbagai potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Ia berharap Program Sekolah Rakyat benar-benar mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan, sesuai tujuan pemerintah.
Selain pembenahan internal, Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh program kementerian. Gus Ipul menegaskan pihaknya siap menerima kritik, saran, maupun laporan yang disertai data pendukung.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada ICW dan masyarakat yang aktif memberikan masukan. Menurutnya, partisipasi publik membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah tindak korupsi.
ICW Siap Kawal Program Pendidikan Pemerintah
Di sisi lain, Plt Koordinator ICW Almas Sjafrina menyatakan organisasinya berkomitmen mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Sekolah Rakyat.
ICW, kata Almas, akan terus menjalankan fungsi pengawasan melalui kajian, pemantauan, dan advokasi agar anggaran pendidikan dimanfaatkan secara optimal tanpa kebocoran.
“Jadi harapan kami melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik,” ujar Almas.
Ia menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi layanan publik yang berkeadilan dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Sementara itu, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh jajaran Kemensos untuk terus memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Menurutnya, tidak ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan kementerian.
Turut hadir Plt Irjen Kemensos Dody Sukmono, Kabiro Umum Kemensos Yadi Mucthar. Kapusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha, serta Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW Zararah Azhim Syah. (*)
