Semarang, Javanusa—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah berjalan transparan dan bebas pungutan liar (pungli).
Program BSPS memberikan bantuan senilai Rp20 juta per unit rumah untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar menjadi tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan layak huni.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan bahwa kementerian berkomitmen mengawal program ini agar bantuan benar-benar diterima utuh oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan program BSPS bebas dari pungutan liar. Jangan sampai masyarakat kurang mampu yang seharusnya terbantu justru dirugikan. Bila ada temuan pungli di lapangan, segera laporkan,” tegas Didyk saat meninjau lokasi pembangunan BSPS di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, serta perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah.
Mereka berdialog dengan penerima bantuan, meninjau proses pembangunan, dan menampung keluhan yang muncul di lapangan.
Didyk menambahkan, program BSPS merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi jumlah RTLH di Indonesia.
“Kami ingin manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Pembangunan Rumah Warga Sudah Berlangsung
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, sejumlah rumah penerima BSPS di Kelurahan Patemon kini tengah dibangun ulang.
Rumah yang sebelumnya berdinding kayu dan beratap genteng lapuk, kini sudah berdiri pondasi baru dengan dinding hebel. Material bangunan seperti semen, pasir, dan spandek pasir untuk atap juga telah tersedia di lokasi.
Menurut data BP3KP Jawa III, total penerima BSPS di Kota Semarang mencapai 700 unit rumah yang tersebar di 13 kecamatan dan 30 kelurahan. Di Kelurahan Patemon sendiri, terdapat 40 penerima bantuan, masing-masing menerima dana Rp 20 juta yang disalurkan melalui Bank BRI.
Dorong Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Pekerja Bangunan
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan, penyaluran BSPS tidak hanya membantu perbaikan rumah, tetapi juga memberi dampak ekonomi di tingkat lokal.
“Program ini turut membuka lapangan kerja bagi tukang dan pekerja bangunan. Selain itu, bahan material juga dibeli dari toko bangunan di sekitar wilayah penerima bantuan, yang dipilih secara terbuka melalui mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT),” jelasnya.
Ia menegaskan, kualitas material bangunan harus memenuhi standar, dan proses pendampingan dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar pembangunan sesuai ketentuan teknis.
“Kami yakin dengan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan yang baik, pelaksanaan BSPS di Kota Semarang bisa berjalan lancar dan memberi manfaat luas,” tambahnya.
Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Program
Sutrimo, salah satu penerima bantuan di Patemon, mengaku bersyukur atas bantuan BSPS. Melalui program ini, rumah orang tuanya yang tidak layak huni kini sedang dibangun dengan dana bantuan sebesar Rp 20 juta dan dana swadaya keluarga sebesar Rp 7 juta.
“Kami sangat berterima kasih. Program BSPS ini benar-benar membantu. Semoga rumah orangtua bisa selesai sebelum akhir Desember,” ujar anaknya, M. Sokeh.
Ungkapan serupa datang dari Siti Mutmainah, seorang buruh bangunan penerima bantuan BSPS. Ia mengaku terharu karena kini rumahnya yang dulu bocor dan berlantaikan tanah mulai diperbaiki.
“Saya nggak menyangka bisa dapat bantuan ini. Terima kasih Pak Prabowo, programnya sangat bermanfaat untuk masyarakat kecil,” tuturnya haru. (*/red)
