Subang, Javanusa—Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui vaksinasi ternak terukur di Jawa Barat. Total 151.000 dosis vaksin disiapkan sepanjang 2026 untuk melindungi populasi ternak dan menekan risiko penularan.
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pengendalian PMK yang kembali muncul di sejumlah wilayah sentra peternakan. Jawa Barat masuk prioritas karena memiliki populasi ternak besar dan lalu lintas hewan yang tinggi.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan target distribusi vaksin PMK nasional mencapai 4 juta dosis pada 2026.
“Sebanyak 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15 persen zona pengendalian, dan 5 persen sebagai stok cadangan respons cepat,” kata Hendra dalam kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Kamis (5/2/2026).
Skema Pengiriman Vaksin PMK Bertahap
Alokasi vaksin PMK untuk Jawa Barat dibagi dalam dua periode, yakni Januari–Maret dan Juli–Agustus 2026. Masing-masing periode mendapat jatah 75.500 dosis.
Pada pengiriman tahap awal Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis. Sisa alokasi akan dikirim bertahap sesuai kebutuhan lapangan dan peta risiko.
Menurut Hendra, pembagian vaksin ke kabupaten dan kota dikoordinasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Skema ini bertujuan memastikan distribusi tepat sasaran.
Berdasarkan pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Data ini menjadi dasar penetapan wilayah prioritas vaksinasi.
Kementan menilai intervensi cepat diperlukan untuk mencegah lonjakan kasus baru. Apalagi beberapa daerah menjadi jalur utama pergerakan ternak antarwilayah.
Vaksinasi dan Biosekuriti Harus Berjalan Bersamaan
Selain vaksinasi, Kementan menekankan pentingnya penerapan biosekuriti di kandang dan jalur distribusi ternak. Langkah ini mencakup pengendalian pergerakan orang, alat, dan kendaraan.
“Vaksinasi dan biosekuriti adalah satu kesatuan untuk memutus rantai penularan PMK. Keduanya harus dijalankan disiplin dan berkelanjutan,” ujar Hendra.
Biosekuriti meliputi disinfeksi rutin, pembatasan tamu kandang, serta pengawasan lalu lintas ternak. Petugas lapangan diminta aktif melakukan edukasi ke peternak.
Pemerintah Kabupaten Subang menyatakan dukungan terhadap percepatan vaksinasi PMK. Daerah ini menjadi salah satu lokasi kolaborasi pusat dan daerah dalam akselerasi program.
Sekretaris Daerah Subang Asep Nuroni, mewakili bupati, mengapresiasi dukungan Kementan dan partisipasi peternak. Ia menilai pengendalian PMK tidak bisa dilakukan satu pihak saja.
“Pengendalian PMK harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, peternak, swasta, asosiasi, hingga perguruan tinggi. Jika kompak, kasus bisa ditekan,” kata Asep.
Mentan: Tren Kasus PMK Mulai Melandai
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut vaksin PMK sudah didistribusikan ke berbagai daerah terdampak. Pemerintah mengklaim tren kasus saat ini mulai melandai.
“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Amran dalam keterangan terpisah.
Meski begitu, Kementan meminta seluruh jajaran tetap siaga. Kewaspadaan dinilai penting agar pengendalian PMK tetap konsisten dan tidak melemah di lapangan.
Dengan vaksinasi dan biosekuriti yang berjalan paralel, pemerintah menargetkan perlindungan ternak semakin kuat. Upaya ini sekaligus menjaga produksi peternakan dan ketahanan pangan nasional. (*/red)
