Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa lembaga baru ini akan segera bergerak cepat dan bekerja secara terbuka untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dalam mempercepat reformasi Polri.
Usai pelantikan, Jimly menyampaikan Presiden telah memberikan sejumlah arahan terkait fokus dan mekanisme kerja komisi.
“Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan dan dipersiapkan oleh tim ini. Kami akan melaporkan hasil kerja secara periodik kepada Presiden,” ujarnya.
Jimly juga mengungkapkan bahwa rapat perdana komisi dijadwalkan Senin (10/11/2025) di Kantor Polri, sebagai langkah awal penyusunan agenda kerja dan pembagian tugas antaranggota.
Evaluasi Menyeluruh Lembaga Negara Pascareformasi
Lebih jauh, Jimly menjelaskan Presiden Prabowo menekankan pentingnya melihat reformasi kepolisian sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh kelembagaan negara setelah era reformasi.
“Reformasi kepolisian tidak hanya soal pembenahan internal Polri. Ini juga bagian dari refleksi nasional terhadap seluruh lembaga negara agar kinerjanya lebih baik,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembentukan komisi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dan tokoh bangsa yang sebelumnya menyerukan perlunya evaluasi terhadap Polri, terutama setelah meningkatnya sorotan publik pada Agustus lalu.
Kerja Kolaboratif dan Keterbukaan Publik
Jimly memastikan, komisi akan bekerja secara inklusif, dengan membuka ruang partisipasi bagi berbagai kalangan masyarakat.
“Presiden berpesan agar komisi ini bekerja terbuka dan mendengarkan aspirasi dari banyak pihak,” ujarnya.
Ia juga berharap koordinasi dengan tim internal Polri yang telah dibentuk Kapolri berjalan sinergis.
“Antartim ini mudah-mudahan saling menunjang. Tim internal Polri mencerminkan respons cepat Kapolri terhadap aspirasi publik dan kesiapan untuk melakukan pembenahan dari dalam,” tegasnya.
Fokus pada Proses dan Hasil Reformasi
Di akhir keterangannya, Jimly menekankan keberhasilan komisi tidak hanya diukur dari hasil rekomendasi, tetapi juga dari proses transparan dan partisipatif yang ditempuh.
“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang penting bukan hanya hasil akhirnya, tapi juga bagaimana proses rekomendasi kebijakan itu dirumuskan,” pungkasnya. (*/BPMI Setpres)
