Padang, Javanusa—Kota Padang masuk enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Selain Kota Padang, lima daerah lain juga masuk nominasi. Daerah tersebut yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti penilaian nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026 yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi di Ruang Rapat Istana Gubernur, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Indra Noveri.
Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang Muhammad Sobri juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Maigus Nasir mengatakan, Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Maigus menyampaikan, Pemerintah Kota Padang memiliki KDEKS Kota Padang untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah.
Selain itu, Pemko Padang juga memperkuat ekonomi dan keuangan syariah melalui lembaga pendidikan, masjid, dan musala. Upaya tersebut berjalan melalui program unggulan Smart Surau.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri menyebutkan, Pemko Padang memberikan sejumlah dukungan.
Dukungan tersebut antara lain berupa anggaran untuk mempercepat sertifikasi halal, SNI, dan legalitas bagi pelaku usaha.
Selain itu, Pemko Padang menghibahkan sebidang tanah untuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumbar.
Pemko Padang juga mendorong pengembangan UMKM halal, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pembentukan kota wakaf. Upaya tersebut juga mencakup optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Maigus Nasir mengatakan komitmen tersebut juga tergambar melalui kebijakan Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang.
“Komitmen ini juga sudah tergambar dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang. Ketika ada efisiensi anggaran, dukungan terhadap program keagamaan dan keuangan syariah tidak”.
Maigus optimistis Kota Padang dapat meraih penghargaan tersebut karena berbagai program sudah memasuki tahap pelaksanaan.
“Kita sangat optimistis mendapatkan penghargaan ini, karena kita tidak lagi berada pada tataran konsep atau pemikiran, tetapi sudah masuk kepada action. Kita sudah memulai dengan langkah-langkah konkret dan sekaligus memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan tersebut,” ujar Maigus.
Tim penilai Anugerah Adinata Syariah 2026 terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumbar.
Selain itu, tim penilai melibatkan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumbar. Bank Indonesia Perwakilan Sumbar dan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang juga masuk dalam tim penilai. (*)
