Padang, Javanusa—Kota Padang masuk tiga besar kota terbaik di Indonesia dalam penilaian penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi tahun 2026.
Capaian ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik secara berkelanjutan.
Tim Penilai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sanitasi 2026 mengunjungi Padang pada Senin (26/10/2026). Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima rombongan tersebut di Gedung Putih, kediaman resmi wali kota.
Fadly Amran menegaskan pengelolaan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Padang. Menurutnya, sektor ini berperan penting dalam mewujudkan kota yang sehat sekaligus mendukung visi Padang sebagai kota pintar atau smart city.
Untuk memperkuat pengelolaan persampahan dan air limbah domestik, Pemko Padang mengalokasikan 4,18 persen dari APBD tahun anggaran 2026.
Pemerintah kota juga menjalankan sejumlah langkah pembenahan. Program tersebut mencakup pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), penerapan pemilahan sampah, pencatatan kepatuhan, serta penyusunan tarif retribusi yang berkeadilan.
Selain itu, Pemko Padang menyiapkan dua unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pada 2026 untuk mendukung pengelolaan sanitasi.
Libatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Pemko Padang turut memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan LPS. Program ini mendapat dukungan sekitar 600 becak motor (bentor) untuk menjemput sampah dari masyarakat.
Fadly menyebut pemerintah juga mendorong rumah tangga dan pelaku usaha agar memilah sampah. Upaya tersebut mencakup pemberian insentif, penguatan bank sampah, pengomposan, serta pengolahan sampah organik.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam membangun sistem persampahan yang lebih teratur dan berkelanjutan.
“Kami ingin menjadikan Padang sebagai kota tujuan dengan pelayanan dasar yang berkualitas melalui pembenahan sanitasi, air bersih, kebersihan lingkungan, serta standar kebersihan usaha dan produk makanan,” kata Fadly.
Ia menilai proses penilaian nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pengelolaan sanitasi di Kota Padang.
“Penilaian ini menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan sanitasi demi mewujudkan Kota Padang yang bersih, sehat, nyaman, dan berdaya saing,” ujarnya.
Susun Masterplan Air Limbah Domestik
Selain pembenahan persampahan, Pemko Padang tengah menyusun masterplan pengelolaan air limbah domestik. Rencana tersebut mencakup pengembangan sistem pengolahan terpusat berskala kota.
Pemerintah memprioritaskan kawasan Batang Arau dan Muaro untuk mencegah pencemaran saluran drainase dan sungai akibat pembuangan air limbah domestik.
Pemko Padang juga membuka peluang kerja sama sister city atau kota kembar dengan Kota Hildesheim, Jerman. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung perencanaan sistem pengolahan air limbah yang berkelanjutan.
Penilaian Nasional Berawal dari 75 Daerah
Pimpinan tim, Rezeki Perangin Angin, yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama Kementerian PUPR menjelaskan tim perlu memverifikasi langsung kondisi pengelolaan sanitasi di daerah.
Ia menjelaskan tim melakukan penilaian secara bertahap dengan mengacu pada data pengelolaan persampahan dan air limbah domestik.
Pada tahap awal, tim menyeleksi 75 kabupaten dan kota. Seleksi tersebut kemudian menghasilkan 15 daerah, sebelum mengerucut menjadi enam daerah terbaik yang terdiri atas tiga kabupaten dan tiga kota.
Berdasarkan tipologi kota, Padang berhasil menempati kelompok tiga kota terbaik di Indonesia. Meski demikian, tim tetap melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi aktual.
“Berdasarkan tipologi kota, Padang masuk tiga terbaik di Indonesia. Ini patut diapresiasi, namun kami perlu melihat langsung kondisi di lapangan untuk memastikan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rezeki.
Turut hadir Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi.
Hadir pula Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta. (*)
