Pontianak, Javanusa—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan peningkatan kuota program bantuan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat pada 2026.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) naik dari 3.096 unit pada 2025 menjadi 13.800 unit tahun ini.
Pengumuman tersebut disampaikan saat kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/3/2026).
“Pada 2025 jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit. Tahun ini meningkat menjadi 13.800 unit,” kata Maruarar.
Pemda Diminta Percepat Pengajuan Data
Kementerian PKP meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data calon penerima program BSPS. Data tersebut harus berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi.
Data usulan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru). Pemerintah daerah diminta menyerahkan data maksimal satu minggu sejak penyampaian arahan tersebut.
Kuota Rumah Subsidi Juga Bertambah
Selain BSPS, pemerintah juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalimantan Barat. Jumlahnya meningkat dari 8.957 unit pada tahun sebelumnya menjadi 22.000 unit pada 2026.
Penambahan kuota ini disampaikan setelah pemerintah provinsi mengusulkan kebutuhan sekitar 20 ribu unit rumah subsidi.
Menurut Kementerian PKP, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk tenaga kerja konstruksi, toko bahan bangunan, hingga sektor jasa.
PBG dan BPHTB Gratis untuk MBR
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat segera menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.
Pemerintah daerah yang belum menerapkan kebijakan tersebut diminta segera melaksanakannya.
Kolaborasi Pembiayaan Perumahan
Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah, serta perwakilan lembaga pembiayaan seperti BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial, Bank Rakyat Indonesia, dan Permodalan Nasional Madani.
Dalam forum tersebut, pemerintah mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Dari total sekitar Rp5 triliun penyaluran KUR perumahan secara nasional, sekitar 55 persen disalurkan oleh BRI.
Program pembiayaan perumahan tersebut diharapkan dapat memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah. (*/red)
