Kuota BSPS Kalbar Naik Jadi 13.800 Unit, Pemerintah Tambah Rumah Subsidi hingga 22.000

Penulis -

Kamis, 5 Maret 2026 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PKP Maruarar Sirait saat kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/3/2026). (Foto: Kementerian PKP)

Menteri PKP Maruarar Sirait saat kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/3/2026). (Foto: Kementerian PKP)

Pontianak, Javanusa—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan peningkatan kuota program bantuan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat pada 2026.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) naik dari 3.096 unit pada 2025 menjadi 13.800 unit tahun ini.

Pengumuman tersebut disampaikan saat kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/3/2026).

“Pada 2025 jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit. Tahun ini meningkat menjadi 13.800 unit,” kata Maruarar.

Pemda Diminta Percepat Pengajuan Data

Kementerian PKP meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data calon penerima program BSPS. Data tersebut harus berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi.

Data usulan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru). Pemerintah daerah diminta menyerahkan data maksimal satu minggu sejak penyampaian arahan tersebut.

Kuota Rumah Subsidi Juga Bertambah

Selain BSPS, pemerintah juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalimantan Barat. Jumlahnya meningkat dari 8.957 unit pada tahun sebelumnya menjadi 22.000 unit pada 2026.

Penambahan kuota ini disampaikan setelah pemerintah provinsi mengusulkan kebutuhan sekitar 20 ribu unit rumah subsidi.

Menurut Kementerian PKP, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk tenaga kerja konstruksi, toko bahan bangunan, hingga sektor jasa.

PBG dan BPHTB Gratis untuk MBR

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat segera menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.

Baca Juga :  Menteri PKP Percepat Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki Tahun Ini

Pemerintah daerah yang belum menerapkan kebijakan tersebut diminta segera melaksanakannya.

Kolaborasi Pembiayaan Perumahan

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah, serta perwakilan lembaga pembiayaan seperti BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial, Bank Rakyat Indonesia, dan Permodalan Nasional Madani.

Dalam forum tersebut, pemerintah mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Dari total sekitar Rp5 triliun penyaluran KUR perumahan secara nasional, sekitar 55 persen disalurkan oleh BRI.

Program pembiayaan perumahan tersebut diharapkan dapat memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB