Jakarta, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong Danantara ikut mempercepat pembangunan berbagai proyek strategis di daerah. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan tawaran tersebut saat bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.
Pertemuan berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Mahyeldi membawa sejumlah rencana investasi yang dinilai dapat memperkuat ekonomi dan infrastruktur Sumbar.
Beberapa proyek yang ditawarkan mencakup pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Muara Padang. Pemprov Sumbar juga mengusulkan pembangunan sejumlah pembangkit energi serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurut Mahyeldi, proyek tersebut dapat menghubungkan potensi daerah dengan agenda pembangunan nasional. Kolaborasi investasi juga diharapkan mampu memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Lima Proyek Energi Butuh Investasi Rp5,35 Triliun
Pada sektor energi, Pemprov Sumbar menawarkan lima proyek dengan kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun. Rencana tersebut mencakup periode 2027-2029.
Proyek pertama berupa PLTS Terapung Singkarak dengan kapasitas 50 MWac/76 MWp. Berikutnya terdapat PLTS Sijunjung Ground Mounted berkapasitas 50 MWac/76 MWp.
Pemprov Sumbar juga menawarkan PLTS Mentawai untuk dediselisasi dengan kapasitas 30 MWac/47 MWp. Fasilitas tersebut akan menggunakan Battery Energy Storage System (BESS).
Dua proyek lainnya ialah PLTS Pessel Bukik Ameh berkapasitas 50 MW dan PLTG Sijunjung Blok Sinamar dengan kapasitas 25 MW.
Mahyeldi menilai proyek-proyek tersebut dapat memperkuat reserve margin sistem kelistrikan Sumbar. Pengembangan energi terbarukan juga dapat meningkatkan bauran energi baru terbarukan sekaligus membuka peluang investasi dan pekerjaan.
Khusus di Mentawai, pengembangan PLTS diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Sistem tersebut sekaligus diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah kepulauan.
Pelabuhan Teluk Bayur Jadi Salah Satu Prioritas
Selain energi, Mahyeldi menawarkan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai bagian dari penguatan konektivitas logistik Sumbar. Pengembangan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan industri, terutama distribusi komoditas crude palm oil (CPO).
Rencana pengembangan pelabuhan mencakup pembangunan dermaga baru dan reklamasi kawasan. Pemprov Sumbar juga menyiapkan instalasi pipa CPO serta pembangunan breakwater dalam pengembangan jangka panjang.
Sementara itu, kawasan Muara Padang memiliki peluang pengembangan pada sejumlah sektor. Di antaranya pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, properti, serta perhotelan.
Rencana tersebut turut mendapat dukungan dari pembangunan Maritime Center. Saat ini, proses perizinan untuk proyek tersebut masih berjalan.
Mahyeldi menegaskan pemerintah daerah siap mendukung realisasi berbagai proyek itu. Dukungan dapat diberikan melalui regulasi, tata ruang, penyediaan lahan, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN.
“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.
Danantara Pertimbangkan Proyek yang Sesuai Prioritas Pemerintah
COO Danantara Dony Oskaria menyatakan sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar sejalan dengan prioritas pemerintah pusat. Karena itu, beberapa proyek dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam prioritas secara bertahap.
Dony menyebut PLTS Mentawai dan PLTG Sijunjung Blok Sinamar sebagai proyek yang dapat mendapat perhatian. Percepatan penetapan beberapa WPR yang sebelumnya telah diajukan Sumbar juga menjadi salah satu usulan yang dinilai relevan.
“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.
Namun, pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur membutuhkan penyesuaian dengan dokumen tata ruang Kota Padang. Dony menilai revisi RTRW dan RDTR perlu dilakukan agar pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan peruntukan ruang.
Material Terowongan Tol Berpotensi Dukung Perluasan Pelabuhan
Dony juga melihat peluang pemanfaatan material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi. Terowongan tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 5,8 kilometer.
Material hasil galian itu berpotensi mendukung kebutuhan material untuk perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Pemanfaatannya dapat menjadi salah satu alternatif dalam menunjang rencana pengembangan kawasan tersebut.
Pertemuan Pemprov Sumbar dan Danantara menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi investasi daerah. Pemerintah berharap kerja sama tersebut dapat mendorong proyek yang berdampak pada ketahanan energi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (*)
