Yogyakarta, Javanusa—Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan alasan pengangkatan anaknya sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya.
Ia menyebut anaknya dan sejumlah santri turut membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) ketika lembaga tersebut belum memiliki fasilitas dan tenaga pendukung yang memadai.
Irfan menyampaikan penjelasan itu di Yogyakarta, Jumat (23/10/2026). Ia juga memaparkan proses pengangkatan tenaga ahli, keterbatasan pegawai, serta upaya kementerian memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, keterlibatan anak dan para santrinya bermula setelah pelantikan dirinya bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah pada akhir Oktober 2024.
Awal Pembentukan BP Haji Minim Fasilitas
Irfan mengatakan, pada masa awal pembentukan BP Haji, lembaga tersebut belum memiliki struktur organisasi, kantor, maupun staf pendukung yang memadai.
“Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa,” kata Irfan.
Kondisi tersebut mendorong sejumlah orang terdekat ikut membantu pekerjaan pembentukan lembaga. Irfan menyebut anak dan para santrinya memberikan bantuan secara sukarela selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.
“Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi,” ungkapnya.
Seiring perkembangan organisasi dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian memperoleh posisi sebagai tenaga ahli. Irfan menyatakan pengangkatan tersebut mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga.
Sementara itu, sejumlah orang lainnya memilih kembali ke pondok pesantren atau melanjutkan aktivitas masing-masing.
“Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu,” tuturnya.
Irfan Sebut Hanya Mengambil Sebagian Posisi Pendukung
Irfan juga menjelaskan jumlah staf khusus dan tenaga ahli yang ia pilih untuk mendukung pekerjaannya sebagai menteri.
“Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasannya mengenai penempatan tenaga pendukung di kementerian. Ia mengaitkan kebutuhan personel dengan proses pembentukan organisasi serta ketersediaan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Kemenhaj Masih Kekurangan Ribuan Pegawai
Selain persoalan tenaga ahli, Irfan mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia.
Berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan pegawai kementerian mencapai sekitar 7.000 orang. Dalam keterangannya kepada media, Irfan menyebut jumlah pegawai yang tersedia sekitar 3.200 orang. Sementara itu, data internal kementerian mencatat jumlah pegawai sebanyak 3.631 orang.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Kemenhaj membuka kesempatan mutasi aparatur sipil negara (ASN) dari instansi lain. Kementerian telah menjalankan proses mutasi dalam dua gelombang, tetapi sejumlah posisi masih belum terisi.
Akibatnya, beberapa pejabat harus merangkap tugas untuk memastikan pekerjaan kementerian tetap berjalan.
Irfan mengatakan, kementerian juga mengerahkan tenaga alih daya atau outsourcing untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Karena itu semua sumber daya kita kerahkan. Termasuk outsourcing-outsourcing kita kerahkan untuk menutup kekurangan itu. Dan alhamdulillah 2026 dianggap sebagai haji yang paling berhasil dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Evaluasi Personel untuk Menjaga Pelayanan Jemaah
Irfan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga pendukung bertujuan menjaga pelayanan kepada jemaah haji tetap berjalan di tengah keterbatasan pegawai dan proses pengembangan organisasi.
“Karena itu dengan berbagai kelemahan, dengan kekurangan kita ambil mana yang bisa (sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan) dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah haji,” ujarnya.
Ia menyatakan kementerian akan melakukan evaluasi secara bertahap ketika kebutuhan tenaga kerja sudah terpenuhi dan kondisi organisasi semakin ideal.
Kemenhaj juga menyatakan menghormati perhatian serta kritik masyarakat sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kementerian menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan, penempatan personel yang dapat dipertanggungjawabkan, dan peningkatan pelayanan bagi jemaah haji. (*)
