Menkes Budi Revisi Regulasi Internship Dokter Mulai Mei 2026, Jam Kerja Dibatasi 40 Jam

Penulis -

Minggu, 10 Mei 2026 - 15:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti pertemuan daring bersama keluarga almarhumah dr. Myta Aprilia Azmy pada Kamis (7/5/2026). (Foto: Kemenkes)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti pertemuan daring bersama keluarga almarhumah dr. Myta Aprilia Azmy pada Kamis (7/5/2026). (Foto: Kemenkes)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola program pendidikan profesi dokter internsip.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menginstruksikan revisi standar operasional program internsip agar mulai berlaku pada Mei 2026.

Instruksi tersebut disampaikan Menkes Budi saat mengikuti pertemuan daring bersama keluarga almarhumah dr. Myta Aprilia Azmy pada Kamis (7/5/2026).

Menkes menegaskan, revisi aturan itu bukan sekadar langkah administratif. Pemerintah ingin memastikan perlindungan serta keselamatan peserta internsip pada masa mendatang.

“Kami tidak menunggu lagi. Revisi regulasi akan dilakukan secara cepat agar berlaku efektif bagi peserta internsip pada Mei ini,” ujar Menkes Budi.

Empat Poin Revisi Regulasi Internship

Kementerian Kesehatan menyusun empat poin utama dalam revisi aturan tersebut. Seluruh fasilitas kesehatan wahana magang wajib mematuhi ketentuan baru itu.

Poin pertama mengatur standardisasi jam kerja peserta internsip. Kemenkes membatasi jam kerja maksimal 40 jam per minggu dan melarang sistem pengelompokan jam kerja atau “dirapel”.

Selain itu, aturan baru juga mempertegas definisi peran peserta internsip. Peserta tidak boleh menggantikan fungsi dokter organik di fasilitas kesehatan.

Kemenkes meminta peserta internsip fokus menjalani proses pembelajaran dengan pengawasan supervisor aktif.

Hak Cuti dan Remunerasi Ditingkatkan

Dalam revisi tersebut, Kemenkes juga menambah hak cuti peserta internsip dari empat hari menjadi 10 hari setiap tahun.

Kementerian menegaskan, cuti maupun izin sakit tidak akan memperpanjang masa internsip selama peserta telah memenuhi target kompetensi yang ditetapkan.

Tidak hanya itu, Kemenkes juga mengevaluasi remunerasi berupa Bantuan Biaya Hidup (BBH). Pemerintah akan menyesuaikan besaran BBH dengan tingkat inflasi dan daya beli setiap daerah.

Langkah itu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antarwahana internsip di berbagai wilayah.

Baca Juga :  Sumbar Siap Sambut Mudik Lebaran 2024, Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Jadi Kunci
Audit Kasus dr. Myta Diserahkan ke KKI dan MDP

Terkait tindak lanjut audit medis kasus dr. Myta Aprilia Azmy, Kemenkes memastikan hasil audit akan diserahkan kepada Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Penyerahan tersebut dilakukan sesuai kewenangan hukum yang berlaku, termasuk dalam penentuan sanksi.

“Hasil investigasi kami lakukan secara transparan. Akuntabilitas publik menjadi prioritas kami. Namun, yang terpenting adalah memastikan aturan yang lebih baik segera lahir untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,” kata Menkes Budi.

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen memantau penerapan aturan baru secara ketat di lapangan. Kemenkes memastikan seluruh fasilitas kesehatan mematuhi standar perlindungan bagi tenaga medis muda. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB