Jakarta, Javanusa—Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya memperkuat industri kimia nasional, termasuk sektor polivinil klorida (PVC), chlor-alkali plant (CAP), dan produk turunannya.
Industri kimia menjadi sektor vital karena hasilnya digunakan sebagai bahan baku bagi banyak industri manufaktur lain.
“Selama ini, sektor kimia merupakan jantung rantai pasok industri nasional. Pemerintah terus menjaga iklim usaha kondusif, menjamin pasokan bahan baku, dan memastikan ketersediaan energi gas bumi,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (22/10).
Pernyataan itu disampaikan Menperin seusai bertemu jajaran direksi AGC Chemicals Company Jepang dan PT Asahimas Chemical.
Pertemuan dihadiri oleh President of AGC Chemicals Company Tatsuo Momii, Executive Officer Yoshihisa Horibe, Presiden Direktur Eddy Sutanto, dan Wakil Presiden Direktur Kazunori Uchigashima.
Dalam audiensi, Menperin mengajak PT Asahimas Chemical dan induknya, AGC Chemicals Company, mempertimbangkan pemindahan kantor pusat regional dari Thailand ke Indonesia.
“Indonesia punya pasar besar, tenaga kerja kompetitif, dan ekosistem industri yang matang. Sudah waktunya Indonesia jadi pusat operasi AGC di Asia Tenggara,” katanya.
Komitmen Investasi dan Kontribusi bagi Industri Nasional
Menperin menilai langkah itu dapat memperkuat investasi AGC yang mencapai USD 1,6 miliar melalui PT Asahimas Chemical, sekaligus menunjukkan kepercayaan global terhadap prospek industri kimia nasional.
Perusahaan yang beroperasi lebih dari 36 tahun di Cilegon, Banten, ini telah mempekerjakan lebih dari 3.000 orang.
PT Asahimas Chemical memproduksi tiga komoditas utama: Polivinil Klorida (PVC) dengan kapasitas 750.000 ton per tahun, Kaustik Soda (NaOH) 679.800 ton, dan Monomer Vinil Klorida (VCM) 800.000 ton per tahun.
Produk tersebut memasok bahan baku lebih dari 400 industri, mulai dari pipa plastik, otomotif, peralatan rumah tangga, hingga konstruksi.
“PT Asahimas Chemical memiliki peran penting memperkuat struktur industri kimia nasional, khususnya pada rantai pasok PVC dan chlor-alkali,” ujar Agus.
Revisi SNI dan Perlindungan Industri Lokal
Dalam kesempatan itu, Menperin menegaskan dukungan pemerintah terhadap iklim usaha sektor PVC dan turunannya.
Upaya tersebut dilakukan melalui revisi SNI 59:2017 tentang Resin PVC. Revisi ini diharapkan menjadi instrumen non-tarif (NTB) untuk melindungi industri dalam negeri dan menjamin keamanan konsumen.
Pendekatan revisi SNI fokus pada standar bahan baku karena kadar merkuri sulit dideteksi pada produk akhir. “Revisi ini bukan hanya panduan teknis, tetapi langkah strategis memperkuat kemandirian industri hulu,” jelas Agus.
Kinerja Produksi dan Tantangan Bahan Baku
Data Kemenperin menunjukkan, rata-rata utilisasi produksi PVC mencapai 88 persen dalam lima tahun terakhir. Nilai ekspor mencapai USD 321,3 juta, sementara impor hanya USD 53,8 juta pada 2024.
Meski surplus, impor dari Tiongkok meningkat 22,2 persen per tahun akibat pengalihan perdagangan karena hambatan non-tarif di India dan Australia.
Menperin juga menyoroti pentingnya ketersediaan garam industri sebagai bahan baku utama sektor CAP dan soda ash. Kebutuhan garam industri mencapai 2,3 juta ton per tahun, sedangkan pasokan domestik masih 90 persen bergantung pada impor.
“Ini tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan industri garam nasional. Pemerintah akan memperkuat industrialisasi garam guna menekan impor dan menjaga pasokan bahan baku,” tegasnya.
Menperin turut menekankan pentingnya pasokan gas bumi bagi industri nasional. “Dampak kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) lima kali lipat lebih besar dibanding fasilitas lain. Ini bukti kebijakan energi efektif memperkuat daya saing industri,” pungkasnya. (*/red)
