Mensos Gus Ipul Nonaktifkan Dua Pejabat Pengadaan Sekolah Rakyat, Ini Alasannya

Penulis -

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026). (Foto: Kemensos)

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026). (Foto: Kemensos)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memperketat pengawasan setelah muncul temuan evaluasi internal pada program Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Saifullah Yusuf langsung mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara dua pejabat pengadaan barang dan jasa.

Keputusan ini muncul untuk memperlancar pendalaman temuan serta menjaga objektivitas proses investigasi yang sedang berjalan.

Dua Pejabat yang Dinonaktifkan Sementara

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Langkah ini berlaku sementara selama proses pendalaman berlangsung di lingkungan Kementerian Sosial.

Gus Ipul menegaskan keputusan ini untuk menjaga objektivitas pemeriksaan internal. Ia menyampaikan kebijakan tersebut juga mendukung efektivitas pengadaan berikutnya di lingkungan kementerian.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh sistem pengadaan barang dan jasa.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujarnya.

Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Kementerian Sosial juga melibatkan aparat penegak hukum dalam proses evaluasi pengadaan. Langkah ini untuk memastikan seluruh proses berjalan akuntabel dan transparan.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” jelasnya.

Mekanisme dan Tanggung Jawab Pengadaan

Gus Ipul menjelaskan setiap tahapan pengadaan memiliki mekanisme dan tanggung jawab yang jelas.
Proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  PPDI dan Gerkatin Sukses Gelar Gerakan Ramadan Peduli Disabilitas

Ia menegaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran masing-masing. Dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, KPA berada di bawah Kepala Biro Umum yang kemudian menunjuk PPK.

“Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua harus diikuti sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Gus Ipul juga menginstruksikan Sekretaris Jenderal Robben Rico untuk melakukan rasionalisasi anggaran dan memperkuat tim pengadaan.

Selain itu, Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono mendapat tugas melanjutkan pendalaman dan investigasi.

Hasil Klarifikasi Tim Khusus Pengadaan

Sebelumnya, tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan klarifikasi selama satu minggu terhadap pengadaan sepatu 2025. Tim menyatakan secara umum prosedur telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Namun, tim juga menemukan catatan penting terkait potensi masalah dalam pelaksanaan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo Priyono.

Ia menegaskan perlunya pendalaman lanjutan untuk memastikan ada atau tidaknya kesalahan prosedur.

“Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pengadaan

Kementerian Sosial menegaskan langkah penonaktifan ini sebagai upaya menjaga integritas pengadaan. Proses investigasi Inspektorat Jenderal masih berlangsung untuk menelusuri potensi maladministrasi.

Setiap temuan akan ditindaklanjuti secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil investigasi juga menjadi dasar perbaikan sistem pengadaan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB