Mentan Amran Ungkap Dugaan Penipuan Beras Fortifikasi, Berpotensi Rugikan Konsumen Rp71 Triliun

Penulis -

Jumat, 31 Juli 2026 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mentan Andi Amran Sulaiman. (Foto: Ditjen PKH Kementan)

Mentan Andi Amran Sulaiman. (Foto: Ditjen PKH Kementan)

Jakarta, Javanusa—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik penjualan beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar, namun dipasarkan dengan harga tinggi.

Temuan tersebut diperkirakan menyebabkan potensi kerugian konsumen mencapai Rp71 triliun serta berpotensi merugikan negara hingga sekitar Rp56 triliun dari sisi subsidi pangan.

Amran menjelaskan, beras fortifikasi merupakan pangan yang diperkaya vitamin dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Karena mendapat dukungan pemerintah, harga produk tersebut seharusnya tidak jauh berbeda dengan beras medium.

Namun, hasil pengawasan Kementerian Pertanian menemukan adanya produk yang dijual dengan harga jauh di atas kewajaran, bahkan mencapai Rp42 ribu per kilogram.

“Fortifikasi itu diberikan vitamin-vitamin khusus untuk masyarakat menengah ke bawah, orang yang stunting, atau kekurangan gizi. Logikanya harganya harus murah, minimal setara beras medium atau sedikit lebih tinggi karena ada tambahan vitamin. Tapi ternyata ada yang dijual sampai Rp42 ribu per kilogram. Ini tidak masuk akal, ini akal-akalan,” kata Mentan Amran saat doorstop bersama wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan sekitar 80 persen sampel beras fortifikasi yang telah diuji tidak memenuhi standar yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga laboratorium berbeda untuk memastikan akurasi hasil pengujian.

“Yang terdaftar itu sekitar 80 persen tidak sesuai standar. Harga rata-ratanya Rp22.665 per kilogram, bahkan ada yang mencapai Rp42 ribu. Ini sangat ekstrem. Kami menggunakan banyak laboratorium agar hasilnya akurat dan seluruh temuan akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Potensi Kerugian Konsumen dan Negara

Menurut Amran, praktik tersebut tidak hanya membuat konsumen membeli produk yang tidak sesuai dengan klaim fortifikasi, tetapi juga mengurangi efektivitas program subsidi pangan yang telah dibiayai negara.

Baca Juga :  Gema Takbir di Paris, Diaspora Indonesia Rasakan Kehangatan di Tanah Rantau

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sektor pangan sekitar Rp164 triliun pada 2026. Dari nilai tersebut, potensi subsidi yang berkaitan dengan peredaran beras fortifikasi diperkirakan mencapai sekitar Rp56 triliun.

Amran menilai penyimpangan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan karena proses produksi beras turut memperoleh berbagai fasilitas subsidi, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, bahan bakar minyak, hingga alat dan mesin pertanian.

“Ini barang subsidi. Produksinya mendapat subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan lain-lain. Sudah barang subsidi, dipakai menipu pula rakyat. Ini kejam. Selain merugikan masyarakat sekitar Rp71 triliun, juga merugikan negara karena subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran,” katanya.

Diduga Bergeser dari Kasus Beras Premium

Kementerian Pertanian menduga pelaku mengalihkan modus usahanya ke beras fortifikasi setelah pengawasan terhadap beras premium diperketat.

Menurut Amran, pergeseran tersebut didorong oleh potensi keuntungan yang jauh lebih besar karena harga jual beras fortifikasi dapat mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram.

“Dugaannya terjadi pergeseran. Karena premium sudah kita kunci pengawasannya, mereka bergeser ke fortifikasi. Bayangkan kalau dijual sampai Rp42 ribu per kilogram, keuntungan yang diperoleh sangat besar,” ujar dia.

Kementan Siapkan Sanksi Tegas

Amran memastikan pemerintah akan terus menindak praktik mafia pangan demi melindungi hak masyarakat memperoleh pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.

“Kita tidak boleh berhenti memerangi mafia pangan. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi mereka merampas hak rakyat. Yang dirugikan adalah masyarakat kecil yang seharusnya mendapat pangan bergizi dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian Pertanian telah mengumpulkan barang bukti dan menyelesaikan tahapan administrasi sebelum menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar bagi produsen yang terbukti melanggar ketentuan.

Baca Juga :  Prancis vs Norwegia di Piala Dunia FIFA 2026: Mbappe dan Haaland Berebut Juara Grup I

“Saya sudah minta dicek sedetail mungkin. Kalau sudah terbukti melanggar, izinnya kami cabut. Yang melanggar harus diberi hukuman berat agar memberikan efek jera,” kata Amran.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian memeriksa 15 merek beras fortifikasi. Hasil pengawasan menunjukkan sekitar 80 persen sampel tidak memenuhi standar fortifikasi.

Pengawasan akan terus diperluas melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar mutu serta melindungi hak konsumen. (*)

Berita Terkait

XLSMART Bukukan Pendapatan Rp35,77 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
UMKM Champion Padang 2026 Lahirkan Enam Juara, Siap Tembus Pasar Global
Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia
Mahyeldi Dorong 308 Pesantren di Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi Perbankan
Wagub Vasko Luncurkan Nagari Creative Hub Pangian, Dorong UMKM Tembus Pasar Digital

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:47 WIB

Kapolda Sumbar Pimpin Sertijab, Dhani Kristianto Jadi Wakapolda dan Erlis Jabat Dirresnarkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Berita Terbaru

Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Kamis (19/11/2026). (Foto: Humas Pemkab Solsel)

Kabupaten Solok Selatan

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:38 WIB