Padang Pariaman, Javanusa—Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan rehabilitasi lahan persawahan terdampak bencana di Sumatera Barat, dengan target penyelesaian dalam waktu satu bulan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (12/4/2026), untuk meninjau langsung kondisi lahan persawahan yang terdampak bencana.
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis. Rombongan meninjau sawah terdampak di Korong Tanah Taban, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuak Alung.
Berdasarkan data yang dihimpun, total lahan terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 6.443 hektare. Dari jumlah itu, seluas 1.236,4 hektare berada di Kabupaten Padang Pariaman, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga hilang.
Andi Amran Sulaiman menyatakan, percepatan penanganan lahan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden, dengan dukungan anggaran pusat sekitar Rp500 miliar untuk wilayah Sumatera Barat.
Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan program yang telah direncanakan serta memangkas hambatan birokrasi dalam pelaksanaannya.
“Target kita satu bulan harus selesai. Perkuat kolaborasi, jangan ada hambatan administrasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat dapat menarik kembali anggaran apabila pelaksanaan di daerah tidak berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyebut kendala utama dalam percepatan rehabilitasi berada pada aspek teknis dan birokrasi, meskipun dukungan anggaran telah tersedia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kata dia, akan memfokuskan upaya pada percepatan pemulihan ekonomi petani yang terdampak bencana.
Di tingkat daerah, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12,5 miliar melalui program optimasi lahan sawah terdampak bencana (Oplah Bencana).
Program tersebut menyasar 18 kelompok tani yang tersebar di 9 nagari dan 7 kecamatan dengan total luasan sekitar 446 hektare.
Bantuan yang diberikan difokuskan pada pemulihan sawah dengan kerusakan ringan akibat sedimentasi banjir, serta perbaikan jaringan irigasi tersier untuk mengembalikan produktivitas lahan.
Upaya terpadu antara pemerintah pusat dan daerah ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan produksi pangan serta mendukung ketahanan pangan di Sumatera Barat. (*/red)
