Jakarta, Javanusa—Pemerintah terus memperkuat swasembada dan ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5).
Ia melaporkan sejumlah perkembangan strategis, termasuk harga minyak mentah Indonesia dan penataan izin pertambangan mineral serta batubara (minerba).
“Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.
Penataan Tambang untuk Optimalkan Penerimaan Negara
Bahlil menegaskan pemerintah akan menata ulang perizinan pertambangan agar porsi pendapatan negara meningkat secara optimal. Kebijakan ini berlaku bagi izin lama maupun izin baru.
“Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap mempertahankan skema konsesi, tetapi akan mengatur ulang agar negara memperoleh porsi lebih besar.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” sebut Bahlil.
Pemerintah Kaji CNG sebagai Pengganti LPG
Selain sektor tambang, pemerintah juga mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Langkah ini bertujuan mengurangi impor energi dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Bahlil menyebut harga CNG berpotensi lebih murah sekitar 30 persen dibandingkan LPG. Hal ini terjadi karena sumber energi dan industri CNG tersedia di dalam negeri sehingga biaya transportasi lebih rendah.
“Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien,” ujarnya.
Pemanfaatan CNG diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun sekaligus mengurangi beban subsidi energi.
Saat ini, pemerintah masih menguji penggunaan tabung CNG untuk masyarakat. Pengujian diperlukan karena tekanan CNG mencapai 250 bar sehingga membutuhkan modifikasi tabung LPG 3 kilogram.
Bahlil menyebut hasil uji coba tersebut akan tersedia dalam dua hingga tiga bulan mendatang. (*/red)
