Jakarta, Javanusa—Memanfaatkan momentum awal tahun 2025, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melanjutkan perjuangan mendapatkan anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat.
Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Senin (6/1/2025) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
Bupati Eka Putra didampingi Kadis PU PR Ten Feri, Kadis Perkim LH Novi Hendri, Kalaksa BPBD dr. Ermon Revlin, Kabid Bina Marga Reflidarlis, Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi Netrizal, Kabag PBJ Mustika Suarman, dan beberapa staf.
Ia menegaskan pentingnya langkah ini demi percepatan pembangunan di Tanah Datar, terutama untuk masyarakat terdampak bencana.
“Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk memulai dengan harapan baru dan energi segar. Kami bergerak cepat untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” ujar Eka Putra.
Bupati Eka Putra mengungkapkan kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait anggaran Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Saat ini, 60 bangunan relokasi terpadu senilai lebih dari Rp40 miliar di Kecamatan Rambatan telah rampung dan siap diresmikan serta dimanfaatkan masyarakat terdampak banjir bandang dan galodo.
“Selain itu, kami juga mencatat kebutuhan relokasi mandiri sebanyak 162 unit rumah serta pembangunan 7 jembatan yang rusak akibat bencana. Untuk ini, diperlukan biaya sekitar Rp19,6 miliar,” tambah Eka Putra.
Bupati juga menyampaikan usulan tambahan bantuan relokasi mandiri untuk 23 Kepala Keluarga (KK) di Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto.
Apresiasi dari BNPB
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, yang menyambut langsung kunjungan ini, memberikan apresiasi atas inisiatif Bupati Eka Putra. Menurutnya, langkah aktif dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penanganan pasca bencana.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati Tanah Datar yang langsung datang untuk berkoordinasi. Untuk rumah relokasi mandiri, pembangunan dapat dimulai jika lokasi sudah tersedia. Kami telah menganggarkan Rp60 juta per unit rumah,” ujar Jarwansyah.
Selain itu, BNPB juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengajukan proposal tambahan terkait pembangunan jembatan dan relokasi mandiri lainnya. (*/jn04)
