Pessel, Javanusa—Sebagai daerah dengan garis pantai memanjang dari utara hingga ke selatan yang berhadapan langsung dengan Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memiliki potensi bencana gempa dan tsunami yang cukup tinggi.
Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana yang bisa terjadi kapan saja.
Penjabat (Pj) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, Mulyandri, ST, MM, Datuak Rajo Intan, Rabu (5/11/2025) menjelaskan pihaknya terus berupaya memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi gempa bumi dan tsunami.
Upaya ini dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.
“Pesisir Selatan merupakan daerah yang berada di jalur megathrust Mentawai, yang secara geologi menyimpan potensi gempa besar. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Menurut Mulyandri, dari 182 nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sekitar 62 nagari berhadapan langsung dengan laut lepas dan masuk dalam zona merah potensi tsunami.
Dari jumlah itu, sekitar 45 persen dari 539.036 jiwa penduduk Pessel berdomisili di wilayah pesisir.
Berdasarkan kondisi itu, sehingga secara bertahap Pemkab Pessel melalui BPBD terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Bahkan hingga tahun 2025 ini telah terpasang sebanyak 398 unit rambu jalur evakuasi tsunami di berbagai nagari.
Dari jumlah itu, sebanyak 150 unit dipasang pada tahun 2023 di enam nagari, dan 248 unit lainnya dipasang pada tahun 2025 di 15 nagari prioritas.
Pemasangan rambu ini menjadi bagian dari peta jalur kesiapsiagaan bencana yang dikembangkan pemerintah daerah.
Selain pemasangan rambu, beberapa nagari di Pesisir Selatan juga melakukan pemberdayaan masyarakat secara mandiri untuk membuka dan memperkuat akses jalur evakuasi.
Pemerintah nagari bersama warga secara bergotong royong menyiapkan rute aman menuju Titik Evakuasi Sementara (TES), maupun Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
Mulyandri menjelaskan, hingga saat ini di wilayah Pesisir Selatan terdapat 18 unit TES yang berada di kawasan strategis serta sejumlah TEA di wilayah perbukitan yang relatif aman dari ancaman tsunami.
Meski demikian, kebutuhan ideal tempat evakuasi masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di daerah rawan.
“Kami berharap di 62 nagari yang berada di zona merah tsunami, minimal tersedia satu shelter evakuasi atau tempat perlindungan permanen. Sebab saat ini jumlahnya bisa dikatakan masih sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur mitigasi bencana.
Untuk mengatasi hal itu, sehingga BPBD Pessel terus berupaya menggandeng lembaga swasta, NGO, serta pemerintah pusat guna mendorong alokasi dukungan dana dan program mitigasi di tingkat daerah.
Selain melalui kolaborasi eksternal, Pemkab Pessel juga memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa (DD) sebagai salah satu instrumen pendukung kegiatan mitigasi di tingkat nagari.
Dana tersebut digunakan untuk sosialisasi, pelatihan kebencanaan, dan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari.
“Kami mendorong agar setiap nagari membentuk relawan KSB sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan bencana. Mereka dilatih untuk memahami prosedur evakuasi, pertolongan pertama, serta komunikasi darurat,” terang Mulyandri.
BPBD Pessel, juga secara rutin melaksanakan edukasi dan simulasi bencana ke sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, serta pemukiman padat penduduk.
Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui jalur evakuasi terdekat dan mampu bertindak cepat saat terjadi gempa yang berpotensi tsunami.
Menurut Mulyandri, keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada pengetahuan dan kesiapan masyarakat.
Dengan pemahaman yang baik, risiko korban jiwa dan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin saat bencana terjadi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga telah memetakan wilayah berisiko tinggi dan menengah melalui kajian potensi kebencanaan bersama Badan Geologi dan BMKG.
Peta tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah agar setiap kegiatan pembangunan memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana.
Mulyandri menegaskan, kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana.
“Kita tidak bisa menghindari bencana, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan yang baik,” katanya.
Melalui berbagai upaya yang sudah dilakukan itu, ia berharap masyarakat semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai bencana yang akan terjadi, terutama gempa yang berpotensi tsunami tersebut. (sus)
