Payakumbuh, Javanusa—Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting 2026, Senin (30/3/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, dan menjadi forum penyelarasan perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kota, agar sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Tema yang diangkat adalah “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik.”
Perencanaan disusun melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, dengan mengacu pada target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam pemaparan capaian makro daerah, Elzadaswarman menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada 2025 tercatat 3,55 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, namun masih di bawah capaian nasional 5,11 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62 atau berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan tercatat 4,95 persen, pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029. Pemerintah daerah menetapkan lima fokus pembangunan.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berakhlak, dan berdaya saing. Kedua, penguatan ekonomi berbasis produk unggulan dan inovasi daerah.
Ketiga, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keempat, penguatan kehidupan sosial budaya masyarakat berbasis falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Kelima, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung layanan publik.
Selain itu, Pemko Payakumbuh menyatakan dukungan terhadap program strategis nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan percepatan penurunan stunting.
Elzadaswarman menekankan bahwa seluruh rencana pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab permasalahan daerah secara terukur.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menyatakan tema RKPD 2027 dinilai relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menyoroti pentingnya efisiensi belanja dan penguatan belanja publik agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Musrenbang ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda, DPRD, organisasi perempuan, tokoh adat, serta perangkat daerah. (*/red)
