Agam, Javanusa—Pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.
Hasil pemeriksaan menemukan dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dalam pengelolaan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.
Ombudsman mengungkap temuan tersebut melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tindakan Korektif yang diserahkan kepada sejumlah pihak terkait pada Rabu (11/11/2026).
Penyerahan laporan itu melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam M. Lutfi selaku Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG. Hadir pula Kepala Regional Sumbar Rahmad Ikhsan yang mewakili Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumbar, serta kepala SPPG Kampung Tangah dan Pasia Laweh Palupuh.
Pemeriksaan Ombudsman mencakup empat pihak, yakni SPPG Kampung Tangah, SPPG Pasia Laweh Palupuh, KPPG Kelas I Sumbar, dan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam.
Tim pemeriksa menilai sejumlah aspek penting. Di antaranya pengawasan keamanan pangan, efektivitas kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut laporan penerima manfaat, hasil uji organoleptik, serta koordinasi antarlembaga.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa pengawasan MBG merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden yang menjadi perhatian Ombudsman.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menetapkan sejumlah tindakan korektif. Setiap pihak terlapor wajib menjalankan langkah perbaikan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya.
Ombudsman Desak SPPG Aktifkan Hotline Pengaduan
Ombudsman meminta SPPG Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh mengoptimalkan kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI.
Kedua satuan pelayanan tersebut juga harus menyosialisasikan saluran pengaduan kepada seluruh penerima manfaat. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Adel menilai informasi mengenai kanal pengaduan perlu menjangkau masyarakat secara langsung.
“Kami membayangkan terinformasinya hotline/kanal pengaduan di mobil distribusi MBG dan dapur SPPG,” kata Adel.
Selain menyediakan akses pengaduan, kedua SPPG wajib menindaklanjuti informasi dari penerima manfaat secara berkala. Tindak lanjut tersebut mencakup laporan maupun hasil uji organoleptik.
Khusus SPPG Kampung Tangah, Ombudsman meminta pengelola menyosialisasikan pembatalan Surat Perjanjian Kerja (SPK) MBG kepada penerima manfaat.
Ombudsman juga mendorong kedua SPPG meningkatkan edukasi tentang gizi dan keamanan pangan. Upaya ini penting agar masyarakat memahami standar makanan sehat dan aman untuk dikonsumsi.
KPPG Diminta Evaluasi Kerja Sama SPPG
Selain memberikan arahan kepada pengelola SPPG, Ombudsman menetapkan sejumlah perbaikan bagi KPPG Kelas I Sumbar.
KPPG harus memastikan seluruh SPPG dalam wilayah kewenangannya menerapkan hotline 127 SAGI sebagai saluran pengaduan masyarakat.
Lembaga tersebut juga perlu memperkuat koordinasi antara SPPG dan Satgas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan MBG.
Setiap laporan penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik, harus memperoleh tindak lanjut. KPPG wajib mendokumentasikan proses tersebut melalui laporan tertulis yang komprehensif dan berkala.
Ombudsman turut meminta KPPG mengevaluasi Surat Perjanjian Kerja antara seluruh SPPG dan mitra di wilayah kewenangannya.
Pemkab Agam Siapkan Pengawasan Rutin
Ombudsman juga meminta Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam memperkuat koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG.
Sinergi antarlembaga tersebut diperlukan untuk memastikan pengawasan keamanan pangan berjalan efektif. Selain itu, setiap institusi harus menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Sekda Agam M. Lutfi menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman atas investigasi yang telah dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan kesiapannya menjalankan seluruh tindakan korektif. Pemkab akan menyusun strategi dan rencana kerja bersama instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan secara rutin.
Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan SPPG. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Agam.
Ombudsman Beri Tenggat 30 Hari
Seluruh pihak terlapor memperoleh waktu 30 hari sejak menerima LHP untuk menuntaskan tindakan korektif dari Ombudsman.
Setelah tenggat tersebut, Ombudsman akan memantau perkembangan pelaksanaan setiap langkah perbaikan.
Ombudsman menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Penyelenggara juga harus menjamin keamanan pangan, menjalankan pengawasan secara efektif, serta memastikan kejelasan pertanggungjawaban setiap pihak.
Melalui tindakan korektif ini, Ombudsman mendorong perbaikan tata kelola pengawasan MBG di Kabupaten Agam. Dengan demikian, masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai dan program berjalan sesuai prinsip pelayanan publik yang baik. (*)
