Padang, Javanusa—Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Padang, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Muharlion, di ruang sidang utama DPRD, Senin (13/10/2025).
Mewakili Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,12 triliun.
Angka ini menjadi salah satu komponen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.
Sementara itu, pendapatan transfer disesuaikan dari Rp 1,87 triliun menjadi Rp 1,53 triliun, atau turun sekitar Rp 345,8 miliar (18,4 persen) dari kesepakatan awal. Penyesuaian ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Belanja daerah juga mengalami penurunan dari Rp 3,31 triliun menjadi Rp 2,79 triliun, atau berkurang sekitar Rp 524,4 miliar (15,8 persen) dibanding rancangan sebelumnya.
“Sesuai amanat Undang-undang, hari ini kita menyampaikan nota pengantar R-APBD 2026. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD dapat diselesaikan secara tepat waktu,” ujarnya.
“Dengan pengurangan dana transfer pusat yang sangat signifikan, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Maigus Nasir.
Terkait pembangunan, sambungnya, nilai pinjaman daerah disesuaikan menjadi Rp 81 miliar yang difokuskan pada revitalisasi Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua.
“Revitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua tertata dengan baik, tentu akan meningkatkan kunjungan dan menggerakkan sektor UMKM,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian R-APBD tersebut dan berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lancar.
“Kita akan menelaah dan membahas R-APBD ini secara mendalam, agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya. (*/red)
