Jakarta, Javanusa—Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang diumumkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), kota berhawa sejuk itu menempati posisi ke-12 secara nasional dan menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Nilai yang diraih mencapai 91,51 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Hasil Pengawasan Kearsipan 2024 di Kantor ANRI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Mego menyebutkan, penilaian ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola arsip secara tertib, transparan, dan terintegrasi dengan sistem digital.
“Nilai tinggi ini jadi bukti nyata komitmen daerah dalam membangun sistem kearsipan yang profesional dan modern, sejalan dengan penerapan Smart Government dan SPBE,” ujarnya.
Wali Kota Hendri Arnis menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur dan bangga.
“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran. Ini jadi pengingat bahwa tertib arsip adalah pondasi dari pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan arsip bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian penting dalam menjaga keterbukaan dan efisiensi birokrasi.
“Dengan memperkuat kearsipan digital, setiap dokumen dan data pemerintah bisa tersimpan aman, mudah dicari, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan publik,” jelasnya.
Tahun ini, nilai yang diraih Padang Panjang meningkat dibanding tahun sebelumnya yang masih berada di kategori A (Memuaskan).
Keberhasilan itu, menurut Hendri, tidak lepas dari kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus memperkuat tata kelola arsip berbasis elektronik, meningkatkan kapasitas SDM arsiparis, serta memanfaatkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKD-T).
Hendri berharap pencapaian ini dapat menjadi dorongan bagi Pemko untuk memperluas implementasi e-Government dan menjadikan Padang Panjang sebagai contoh pengelolaan arsip digital di tingkat provinsi.
“Ke depan, kita ingin sistem kearsipan ini terhubung sepenuhnya dengan layanan publik dan sistem keuangan daerah agar proses pemerintahan bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan,” pungkasnya. (*/red)
