Mentawai, Javanusa—Wakil Bupati Mentawai Jakop Saguruk mendampingi Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, saat kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (16/2/2026).
Peninjauan pertama dilakukan di Pelabuhan Tuapejat sebagai simpul utama transportasi laut daerah. Rombongan mengecek dermaga, ruang tunggu, dan sistem bongkar muat barang. Pelabuhan ini melayani pergerakan penumpang dan logistik antar pulau.
Berdasarkan laporan lapangan, dermaga segmen 1 dan 2 mengalami kerusakan sedang. Terminal penumpang tercatat dalam kondisi rusak berat. Pemerintah merencanakan rehabilitasi dermaga dan perbaikan terminal pada 2026.
“Kita ingin memastikan pelayanan di Pelabuhan Tuapejat berjalan optimal. Infrastruktur yang baik berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Mentawai,” kata Zigo Rolanda.
Ia juga meminta penataan pedagang dan pembangunan kios agar kawasan pelabuhan lebih tertib.
Pelabuhan Sioban Terkendala Kerusakan dan Status Lahan
Kunjungan dilanjutkan ke Pelabuhan Sioban yang berada di wilayah kerja UPP Kelas III Sioban. Tim menemukan kondisi dermaga rusak sedang dan terminal penumpang rusak berat. Fasilitas layanan dinilai belum memadai untuk arus penumpang.
Selain kerusakan fisik, pelabuhan juga menghadapi kendala administrasi lahan. Sebagian area merupakan hasil reklamasi yang masih memerlukan sertifikasi dan perizinan. Proses tersebut harus melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah daerah menyiapkan pengurusan sertifikat tanah dan dokumen pendukung pada 2026. Kelengkapan berkas dibutuhkan agar usulan rehabilitasi bisa masuk skema pendanaan pusat. DPR RI mendorong percepatan agar tidak tertunda di tahap administrasi.
Zigo menegaskan, kesiapan dokumen sangat menentukan proses penganggaran. Menurut dia, proyek pelabuhan di daerah kepulauan harus diprioritaskan karena menyangkut layanan dasar transportasi. Koordinasi lintas instansi diminta berjalan paralel.
Pemda Mentawai Dorong Dukungan APBN
Jakop Saguruk menyatakan pemerintah daerah menyambut positif kunjungan Komisi V DPR RI. Ia berharap dukungan APBN dapat mempercepat peningkatan kapasitas pelabuhan. Transportasi laut, kata dia, menjadi urat nadi aktivitas warga kepulauan.
“Perbaikan sarana pelabuhan akan berdampak pada kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Pemda juga menyiapkan data kebutuhan riil di lapangan sebagai bahan usulan. Hasil peninjauan diharapkan segera ditindaklanjuti kementerian terkait.
Turut hadir Kepala Kantor UPP Kelas III Sioban Syafriedi bersama jajaran teknis. (*/red)
