Jakarta, Javanusa—Pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru seksi Sicincin–Bukittinggi direncanakan dibagi menjadi dua segmen utama dengan total kebutuhan biaya Rp 25,23 triliun.
Rencana ini dibahas Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota terkait. Proyek ini menjadi bagian penting penguatan konektivitas Sumatera Barat.
Rapat koordinasi digelar di Kementerian PU dan melibatkan Pemprov Sumbar, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Padang Panjang. Sejumlah instansi pusat dan BUMN karya juga ikut membahas aspek teknis dan perizinan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, trase tol akan dibagi menjadi dua segmen besar. Segmen pertama menghubungkan Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer. Segmen kedua menghubungkan Bukittinggi–Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer.
Setiap segmen dirancang memiliki satu simpang susun (interchange) untuk mendukung arus kendaraan dan akses antarwilayah. Skema ini dipilih untuk menyesuaikan kondisi geografis pegunungan di Sumbar.
“Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi,” kata Mahyeldi usai rapat di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Terowongan dan Jembatan Jadi Komponen Utama
Pada segmen Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang, proyek mencakup pembangunan dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer. Terowongan pertama dirancang sepanjang 5,5 kilometer, sedangkan terowongan kedua sekitar 0,35 kilometer.
Selain terowongan, trase segmen ini akan memadukan beberapa metode konstruksi. Rinciannya, 4,45 kilometer jalan at grade, 10 kilometer jembatan, dan sisanya terowongan.
Untuk segmen Bukittinggi–Padang Panjang, konstruksi lebih banyak menggunakan jalur permukaan. Panjang jalan at grade direncanakan mencapai 17 kilometer.
Sementara itu, jembatan akan dibangun sepanjang 2,71 kilometer. Desain ini disusun berdasarkan hasil kajian awal topografi kawasan.
Tahapan Survei Geoteknik Dimulai Februari 2026
Mahyeldi menyebut survei topografi untuk trase tol sudah selesai dilakukan. Tahap berikutnya adalah survei geoteknik melalui boring investigation atau pengeboran vertikal tanah.
Survei tersebut dijadwalkan berlangsung pertengahan Februari hingga awal Mei 2026. Namun pelaksanaannya bergantung pada izin kawasan hutan lindung dari kementerian terkait.
“Dengan syarat, izin memasuki hutan lindungnya sudah keluar. Jika belum terbit, tim survei belum bisa bekerja,” ujar Mahyeldi.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan, Direksi Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia. (*/adpsb)
