Pemerintah Amankan 141 Juta Ton Batubara untuk PLN, Ekspor Kembali Berjalan Normal  

Penulis -

Minggu, 28 Juni 2026 - 09:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. (Foto: IG @dwi_anggia)

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. (Foto: IG @dwi_anggia)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah memastikan pasokan batubara untuk pembangkit listrik nasional tetap aman setelah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batubara bagi kebutuhan PT PLN (Persero).

Seiring membaiknya pasokan dalam negeri, ekspor batubara yang sebelumnya sempat ditahan kini kembali berjalan normal.

Pemerintah terus menjaga ketahanan energi nasional dengan memastikan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik terpenuhi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sekitar 141 juta MT batubara telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi primer PT PLN (Persero). Jumlah itu mendekati total kebutuhan sepanjang tahun yang mencapai 154 juta MT.

Sebelumnya, pemerintah sempat menahan sementara pengiriman ekspor sejumlah jenis batubara. Kebijakan itu dilakukan agar kebutuhan batubara domestik. Khususnya dengan spesifikasi kalori yang dibutuhkan pembangkit listrik PLN, tetap terpenuhi.

Ekspor Batubara Sudah Kembali Normal

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penyesuaian volume ekspor dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional PLN.

Setelah kondisi pasokan dalam negeri membaik, aktivitas ekspor kini telah kembali berlangsung secara normal.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batubara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi di Jakarta, Jumat (26/6).

Selain memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan pengadaan energi primer PLN. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko gangguan pasokan listrik pada masa mendatang.

Pengawasan akan dilakukan oleh tim yang melibatkan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT PLN.

Menurut Anggi, pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga :  Akses Jalan Sempat Terhambat, BPBD Padang Evakuasi Pohon Tumbang di Koto Pulai

“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik,” jelas Anggi.

Pemerintah Fokus Menegakkan Aturan DMO

Kementerian ESDM menegaskan tidak ada kebijakan baru terkait pembatasan ekspor batubara. Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pelaksanaan dan pengawasan terhadap regulasi yang telah berlaku.

Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi tersebut mengatur pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO) untuk menjamin ketersediaan batubara bagi kebutuhan listrik nasional. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB