Jakarta, Javanusa—Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Program ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9).
Menko Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi di 2025, empat program berlanjut di 2026, dan lima program khusus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.
“Program pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Setiap peserta akan menerima uang saku setara upah minimum selama enam bulan. Anggaran program ini mencapai Rp 198 miliar,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552 ribu pekerja ditargetkan menjadi penerima manfaat dengan total anggaran Rp 120 miliar.
Bantuan Pangan dan Subsidi Pekerja Informal
Program lain mencakup bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk Oktober dan November dengan alokasi Rp 7 triliun.
Pemerintah juga memberikan subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi ojek online, sopir, dan kurir, dengan target 731.361 orang.
Selain itu, bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan diturunkan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen.
Pemerintah juga mempercepat integrasi sistem kementerian/lembaga dengan OSS melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Kepastian Perpajakan untuk UMKM
Dalam paket ini, pemerintah memberikan kepastian bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029.
“Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi sudah pasti berlaku sampai dengan 2029,” tambah Airlangga.
Peran Tim Percepatan Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi untuk mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo.
“Tim ini akan memonitor seluruh program utama pemerintah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan cepat dan efektif,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah siap menerima masukan dan pengaduan dari dunia usaha agar hambatan swasta dapat segera diselesaikan.
“Dengan adanya tim ini, hambatan swasta bisa dikurangi signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta tumbuh seiring dengan mesin pertumbuhan pemerintah,” tutupnya. (*/red)
