Jakarta, Javanusa—Pemerintah mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.
Fokus awal percepatan tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar dan program konversi kendaraan listrik roda dua.
Dalam acara peringatan satu tahun Danantara Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3), Presiden Prabowo menyatakan pemerintah menargetkan kemandirian energi dalam empat tahun ke depan melalui percepatan pemanfaatan energi alternatif.
“Kita sudah punya niat untuk swasembada energi yang kita yakini dapat tercapai dalam empat tahun,” kata Prabowo.
Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai sumber energi alternatif yang potensinya besar, seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar, serta cadangan panas bumi yang termasuk terbesar di dunia.
Sebagai bagian dari percepatan transisi energi, Presiden juga memerintahkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
“Kita akan membangun 100 gigawatt tenaga surya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Di kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbasis bahan bakar fosil.
“Saat ini pembangkit listrik kita masih menggunakan diesel, sebagian batubara, dan gas. Arahan Presiden agar ketergantungan pada energi fosil, khususnya diesel, dapat dikurangi melalui pembangunan PLTS 100 gigawatt,” kata Bahlil dalam podcast Kementerian ESDM.
Selain PLTS, pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai sumber EBT lain seperti panas bumi, tenaga air, dan biomassa. Pemanfaatan energi alternatif tersebut diharapkan dapat mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. (*/red)
