Madina, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, membahas rencana pembangunan jalan penghubung antarprovinsi.
Jalur ini akan menghubungkan Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat, dengan Pastab Julu, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal.
Kedua daerah menilai rencana ini strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah perbatasan. Selain itu, jalur tersebut membuka akses transportasi baru bagi masyarakat.
Pambahasan tersebut terungkap saat Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal pada Jumat (8/5). Ia datang bersama Kepala Dinas PUPR Pasbar Bambang Sumarsono dan Kepala UPT KPHL Wilayah Pasbar Yuhan Sahri.
Bupati Mandailing Natal, H. Syaifullah, menerima langsung rombongan tersebut. Ia hadir bersama Sekda Afrizal Nasution, Asisten I Sahnan Pasaribu, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Dorongan Pemerataan dan Akses Ekonomi
Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, menegaskan pentingnya pembangunan jalan untuk pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Ia menilai masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur.
“Jalan ini membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. Selain itu, jalur ini memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mobilitas warga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah akan memperjuangkan rencana ini hingga tingkat pusat.
Langkah itu dilakukan agar kementerian terkait dapat memberikan dukungan penuh.
Dukungan Madina dan Tantangan Regulasi
Bupati Mandailing Natal, H. Syaifullah, menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Ia menilai jalan penghubung akan memberi dampak besar bagi ekonomi wilayah perbatasan.
Namun, ia menegaskan rencana ini masih memerlukan pembahasan lanjutan. Jalur tersebut melintasi kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Kondisi itu menuntut koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Kedua daerah harus menyesuaikan regulasi kawasan hutan dan aspek lingkungan hidup.
Meski menghadapi tantangan, kedua pemerintah daerah tetap optimistis. Mereka menilai jalan penghubung ini mampu membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
Selain itu, proyek ini memperkuat konektivitas Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kedua daerah sepakat melanjutkan koordinasi dengan kementerian terkait agar rencana ini dapat terwujud. (*/red)
