Pasbar, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat sinergi dengan sektor swasta untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan stunting.
Kolaborasi itu diwujudkan melalui penyerahan bantuan bedah rumah program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) kepada warga di tiga kecamatan. Kegiatan berlangsung di Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Jumat (24/4).
Program ini menyasar tiga penerima manfaat. Mereka yakni Gusnaldi, warga Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas; Suhendar dari Jorong Pengambiran, Kecamatan Koto Balingka; serta Ilias, warga Jorong Bukit Malintang, Kecamatan Sungai Aur.
Pemerintah daerah bersama PT BPP menyelesaikan paket CSR dengan total anggaran Rp100.200.000. Setiap penerima memperoleh alokasi Rp33.400.000.
Program ini mencakup renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak, pembangunan sumber air bersih, penyediaan sanitasi, sambungan listrik bersubsidi, serta bantuan kompor lengkap dengan regulator dan tabung gas.
Rehabilitasi RTLH Terus Ditingkatkan
Pemkab Pasbar menjadikan program RTLH sebagai upaya berkelanjutan. Pada 2024, pemerintah merehabilitasi satu unit RTLH. Angka ini meningkat pada 2025 menjadi 14 unit melalui dukungan CSR dari 11 perusahaan, dengan total anggaran Rp436.000.000.
Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT BPP. Ia menilai dukungan tersebut membantu pemerintah menekan kemiskinan ekstrem sekaligus mempercepat penanganan stunting.
Kemiskinan Turun, Tantangan Masih Besar
Doddy menegaskan kemiskinan merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan.
Ia menyebut angka kemiskinan Pasaman Barat pada 2025 turun menjadi 6,3 persen dari sebelumnya 7,0 persen atau setara 31.680 jiwa. Namun, jumlah masyarakat rentan miskin masih tinggi.
“Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, terdapat 219.789 jiwa pada desil 1 hingga 4 yang menjadi sasaran program. Kondisi ini membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih tajam,” ujarnya.
Stunting Jadi Isu Krusial
Selain kemiskinan, pemerintah juga menyoroti stunting sebagai isu strategis. Doddy menyebut prevalensi stunting pada 2025 mencapai 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Sebab, 70 persen faktor penyebabnya berasal dari aspek gizi sensitif seperti sanitasi, pola asuh, akses pangan, dan layanan dasar.
Target Penurunan Hingga 2026
Pemda Pasaman Barat terus mendorong keterlibatan perusahaan dalam program prioritas daerah. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,16 persen, prevalensi stunting menjadi 11,52 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026.
Doddy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Ia juga mendorong pelaku usaha agar mengarahkan dana CSR ke program super prioritas.
Sejalan Instruksi Presiden
Program ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kebijakan tersebut menjadi dasar penguatan intervensi lintas sektor secara terintegrasi.
Ke depan, Pemkab Pasaman Barat akan memperluas kolaborasi CSR, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan sebagai pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dukungan DPRD dan Komitmen Perusahaan
Anggota DPRD Pasaman Barat, Hamidi, mengapresiasi kepedulian PT BPP. Ia menilai program ini membantu pemerintah di tengah keterbatasan anggaran, terutama untuk penanganan RTLH.
Sementara itu, Manager PT Bakrie Pasaman Plantation, Ahmad Jari, menegaskan partisipasi perusahaan didasari keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia menilai transparansi data dan validasi lapangan membuat program berjalan efektif.
Perusahaan juga berkomitmen meningkatkan alokasi CSR ke depan setelah melakukan evaluasi. Ahmad berharap bantuan ini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menghadirkan kenyamanan dan semangat baru bagi penerima.
Penyerahan bantuan ditandai dengan pemberian kunci secara simbolis kepada penerima manfaat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai wujud syukur dan harapan agar bantuan memberi manfaat berkelanjutan. (*/red)
