Solsel, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) kembali mendorong percepatan perbaikan ruas Jalan Abai–Sungai Dareh yang menghubungkan Kecamatan Sangir Batang Hari dengan Kabupaten Dharmasraya.
Ruas jalan sepanjang 49,34 kilometer tersebut menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat, namun hingga kini masih mengalami kerusakan berat dan belum memperoleh penanganan optimal.
Usulan percepatan pembangunan itu kembali disampaikan dalam audiensi pembangunan infrastruktur kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026–2027 yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (9/6/2026).
Bupati Solsel H. Khairunas mengatakan kondisi Jalan Abai–Sungai Dareh sudah sangat memprihatinkan sehingga memerlukan penanganan segera.
Karena berstatus sebagai jalan provinsi, Pemkab Solok Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pembangunan ruas tersebut melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Ini adalah jalan penghubung antara Solok Selatan dengan Dharmasraya, dan ada lima nagari yang sangat bergantung mobilitasnya pada jalan itu. Ini adalah jalan provinsi yang berada di Solok Selatan, tentu tidak bisa bupati yang mengusulkannya ke pusat,” kata Khairunas.
Menurut Khairunas, rencana perbaikan ruas tersebut sebenarnya sudah pernah dijanjikan. Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya belum dapat direalisasikan sehingga skema IJD dinilai menjadi solusi yang memungkinkan untuk mempercepat pembangunan.
“Perbaikan ini pun sudah dijanjikan. Namun karena kekurangan anggaran, maka konsep IJD adalah jalan keluarnya,” ujarnya.
Pemkab Solsel Ajukan Sejumlah Usulan Infrastruktur
Selain mengusulkan perbaikan Jalan Abai–Sungai Dareh, Khairunas juga menyampaikan kebutuhan penanganan sejumlah ruas jalan lain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat di wilayah Solsel.
Menanggapi usulan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyambut baik usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Ia menegaskan ruas Jalan Abai–Sungai Dareh memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Arry juga meminta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Solsel.
Kondisi Jalan dan Irigasi Jadi Sorotan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Solsel, Diary Haes, mengatakan audiensi tersebut turut membahas berbagai kebutuhan infrastruktur lain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Usulan yang diajukan mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana pendidikan, hingga penerangan jalan.
“Terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang disampaikan rencana pembangunannya. Tapi yang paling ditekankan adalah ruas jalan Abai-Sungai Dareh yang kondisinya memang sangat tidak mantap sepanjang 49,34 kilometer,” kata Diary.
Ia menjelaskan, selain ruas Abai–Sungai Dareh, terdapat ruas Lubuk Malako–Abai sepanjang 17 kilometer dengan kondisi tidak mantap sekitar 2,8 kilometer. Sementara itu, ruas Padang Aro–Lubuk Malako sepanjang 20 kilometer memiliki kondisi tidak mantap sekitar 1,7 kilometer.
Menurut Diary, persoalan tidak hanya terletak pada lebar jalan yang rata-rata sekitar empat meter. Di sejumlah titik, kondisi badan jalan juga tidak memungkinkan kendaraan melintas secara normal.
Khusus untuk ruas Abai–Sungai Dareh, Pemkab Solsel kembali menagih realisasi bantuan pembangunan senilai Rp250 miliar yang sebelumnya dijanjikan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan agar pembangunan tiga ruas jalan strategis tersebut masuk dalam program Inpres Jalan Daerah.
Di sektor irigasi, kondisi infrastruktur kewenangan provinsi di Solok Selatan juga memerlukan perhatian serius. Dari lima daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, hanya 30,53 persen yang berfungsi dalam kondisi baik.
Sebanyak 48,36 persen jaringan irigasi mengalami kerusakan sedang dan memerlukan perbaikan untuk memulihkan fungsinya.
Sementara itu, 20,11 persen jaringan lainnya berada dalam kondisi rusak berat sehingga membutuhkan rehabilitasi menyeluruh.
Dukungan Anggaran Pendidikan Masih Dibutuhkan
Kebutuhan dukungan anggaran juga disampaikan untuk sektor pendidikan, terutama bagi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Meski pada 2026 telah diterapkan skema berbagi pembiayaan program sekolah gratis untuk SMA dan SMK, kebutuhan pendanaan masih dinilai belum mencukupi, terutama untuk sekolah luar biasa (SLB).
Pemerintah Kabupaten Solsel sendiri telah berulang kali mengusulkan pembangunan ruas Jalan Abai–Sungai Dareh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui berbagai forum, mulai dari Musrenbang hingga pengajuan bantuan keuangan khusus.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, serta jajaran pejabat Pemkab Solsel. (*/red)
