Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Kegiatan ini dibuka Wali Kota Padang Fadly Amran. Hadir Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Padang Dessy Febriyanti, Sekda Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Padang Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Ances Kurniawan, serta camat dan lurah se-Kota Padang.
Fadly Amran menyampaikan Kota Padang terpilih sebagai satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia. Padang juga menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos.
Program ini bertujuan menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly Amran.
Validitas Data Jadi Kunci Utama
Fadly Amran menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam penyaluran bantuan pemerintah. Ia meminta semua pihak memastikan data penerima benar-benar sesuai kondisi masyarakat.
Program ini sejalan dengan visi Pemko Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Digitalisasi bansos juga terintegrasi dengan layanan digital pemerintah, seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Pemantauan mencakup warga terdampak bencana maupun kondisi darurat lainnya.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” jelas Fadly.
Wali Kota meminta Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, lurah, hingga agen pendamping mengikuti pelatihan secara serius. Mereka juga akan berperan sebagai trainer di wilayah masing-masing.
Pemko Padang telah menerbitkan SK Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial untuk memperkuat implementasi program tersebut.
Sebanyak 1.700 agen pendamping disiapkan. Mereka terdiri dari ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Program digitalisasi bansos ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 setelah seluruh persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur selesai dilakukan. (*/red)
