Padang Panjang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang melaporkan progres pemulihan pascabencana banjir bandang kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Laporan tersebut menyoroti kondisi pendidikan, infrastruktur, dan dampak ekonomi warga terdampak.
Pemaparan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang, Jumat (9/1/2026). Pemerintah pusat meminta pemulihan berbasis data agar penanganan tepat sasaran.
Kepala Bappeda Padang Panjang, Putra Dewangga, memaparkan kondisi terkini pemulihan pemerintahan dan masyarakat pascabencana. Ia didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako I Putu Venda, Kepala Dinas Sosial PPKBPPA Winarno, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Putra menyampaikan, hingga 8 Januari 2026, proses pemulihan menunjukkan tren positif. Namun, sejumlah sektor strategis masih membutuhkan percepatan penanganan.
Sektor Pendidikan Masih Terdampak
Di sektor pendidikan, sebanyak 19 ruang kelas belajar (RKB) PAUD/TK terdampak bencana. Rinciannya, enam unit mengalami kerusakan sedang dan 13 unit rusak ringan.
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), tercatat 51 RKB terdampak, terdiri atas dua unit rusak berat, 43 unit rusak sedang, dan enam unit rusak ringan. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih layak.
Sementara itu, pada jenjang SMP terdapat 33 RKB terdampak. Pada tingkat SMA/SMK, lima sekolah mengalami kerusakan sedang, sedangkan dua ruang kelas SLB dilaporkan rusak ringan.
Infrastruktur dan Ekonomi Warga Terdampak
Selain pendidikan, bencana juga merusak infrastruktur vital. Salah satu titik terparah adalah jalan terban sepanjang sekitar 500 meter yang mengganggu mobilitas warga.
Dampak ekonomi paling terasa di kawasan Jembatan Kembar atau Jembatan Marga Yasa. Aktivitas usaha warga terganggu sehingga sebagian masyarakat harus direlokasi sementara.
Selain itu, satu musala dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang.
Mendagri Tekankan Pemulihan Berbasis Data
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pemantauan detail dan berbasis data di seluruh daerah terdampak. Ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap tahapan pemulihan terukur.
“Pengecekan harus secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” kata Tito.
Ia mengungkapkan, di Sumatera Barat terdapat 16 kabupaten/kota terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, tiga daerah masih belum sepenuhnya pulih, yakni Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam.
DAU dan Revisi APBD Jadi Perhatian Pusat
Pemerintah pusat akan memprioritaskan daerah dengan kondisi terberat, khususnya wilayah yang masih mengalami gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tito memastikan dukungan anggaran tetap berjalan.
Ia juga menginstruksikan agar pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak segera dilakukan. Selain itu, APBD 2026 dapat direvisi karena telah memiliki payung hukum.
Mendagri turut meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah daerah melakukan pendataan warga yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan akibat bencana. Data tersebut akan diusulkan masuk ke dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH). (*/red)
