Jakarta, Javanusa—Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru menerima bantuan sosial pada triwulan kedua 2026.
Perubahan penerima bansos terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua. Dimana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama,” kata Gus Ipul.
Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Pemutakhiran DTSEN Jadi Dasar Penyaluran Bansos
Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial setiap triwulan berdasarkan DTSEN yang telah diperbarui oleh BPS. Karena itu, perubahan data penerima bantuan dinilai sebagai hal yang wajar.
“Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kemensos terus bekerja sama dengan BPS dan pemerintah daerah untuk memperbarui DTSEN sebagai acuan penyaluran bansos.
Menurut Gus Ipul, saat ini sudah lebih dari 70 ribu operator data desa terlibat dalam proses pembaruan data tersebut.
“Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa,” ungkapnya.
Operator Desa Percepat Pembaruan Data
Gus Ipul mengatakan keberadaan operator data desa membantu masyarakat memperbarui data secara lebih cepat. Masyarakat juga bisa mengajukan aktivasi maupun reaktivasi data penerima bantuan.
“Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data,” katanya.
Data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian masuk ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos.
Aplikasi tersebut telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.
“Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat,” jelasnya.
BPS Catat 289 Juta Data Penduduk Masuk DTSEN
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pihaknya telah memutakhirkan DTSEN untuk triwulan kedua 2026.
“Dimana di dalam DTSEN versi II 2026 ini atau di triwulan II 2026 ini, jumlah penduduk yang teregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta orang,” kata Amalia. (*/red)
