Padang, Javanusa—Penanganan pascabencana hidrometeorologi Padang menjadi perhatian serius Pemko Padang. Untuk itu, Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Naryo Widodo di Kantor BWS Sumatera V Padang, Selasa (30/12/2025).
Bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025 lalu berdampak pada infrastruktur sungai dan sumber air baku. Sejumlah kawasan terdampak dinilai rawan memicu bencana susulan jika tidak segera ditangani.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi Padang harus dilakukan secara terkoordinasi. Ia menilai keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan infrastruktur terdampak.
“Penanganan pascabencana ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami berharap dukungan BWS Sumatera V, terutama pada titik-titik kritis yang rawan bencana susulan,” kata Fadly Amran.
Menurut Fadly, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar proses rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
BWS Tetapkan Lokasi Prioritas Penanganan
Kepala BWS Sumatera V Padang Naryo Widodo menyatakan komitmen penuh mendukung percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi Padang. Pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang terdampak cukup parah.
Lokasi tersebut meliputi Batang Kuranji, Air Dingin, serta kawasan banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo. Wilayah ini menjadi fokus utama penanganan karena berpotensi menimbulkan risiko lanjutan.
Naryo menjelaskan penanganan melalui skema tanggap darurat dan program rehabilitasi serta rekonstruksi (rehab-rekon). Fokus pekerjaan meliputi pengamanan sungai dan perbaikan intake air baku.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, penanganan darurat ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan,” ujar Naryo.
Ia menambahkan, kegiatan yang telah memiliki perencanaan teknis akan segera diusulkan pelaksanaannya. Sementara itu, kegiatan lain akan masuk tahap perencanaan pada tahun anggaran 2026.
Selain aspek teknis, Naryo menekankan pentingnya dukungan Pemko Padang dan masyarakat. Terutama terkait ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai.
“Penanganan ini bersifat mendesak. Dukungan dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan tidak terkendala status lahan,” katanya.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi Padang dan meminimalkan risiko bencana susulan. (*/red)
