Padang, Javanusa—Pemerintah pusat dan daerah mulai membahas percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin melalui rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhibuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedi Aziz, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra.
Pembangunan ruas tol ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau. Proyek tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mempercepat mobilitas masyarakat.
Ruas jalan nasional yang saat ini menghubungkan kedua provinsi tercatat sebagai salah satu jalur terpadat di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol dinilai menjadi alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas sekaligus membuka akses ekonomi baru.
Rapat diprakarsai oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan lebih terkoordinasi dan tepat waktu. Langkah ini diambil setelah proyek tol Padang–Sicincin sebelumnya mengalami keterlambatan.
Ruas Padang–Sicincin diketahui mulai dibangun setelah peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018. Namun, ruas tersebut baru dapat difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025, dari target awal penyelesaian pada 2024.
Keterlambatan itu menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Dalam rapat, disepakati pentingnya penguatan koordinasi lintas instansi untuk menghindari hambatan serupa pada tahap pembangunan berikutnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menekankan perlunya sinergi konkret dalam pelaksanaan di lapangan agar proyek berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Sumbar. Ia menyebutkan, komitmen bersama diperlukan agar proses tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.
Andre juga menyatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk Sumbar tersedia dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung percepatan proyek.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, termasuk melalui koordinasi perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, kepala daerah yang wilayahnya dilintasi jalur tol menyampaikan komitmen untuk membantu penyelesaian berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan administrasi dan lahan.
Rapat menghasilkan rencana pembangunan exit tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Selain itu, rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat April 2026. (*/red)
