Batam, Javanusa—Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendorong pemanfaatan inovasi dan teknologi digital untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Maigus Nasir saat menghadiri Seminar Rembuk Fiskal dalam rangka peningkatan PAD anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Kegiatan berlangsung di Harris Hotel & Suites Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (27/8/2026).
Digitalisasi Pajak untuk Perkuat Fiskal Daerah
Forum tersebut mempertemukan 24 pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I APEKSI. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku Ketua Komwil I APEKSI, membuka kegiatan tersebut.
Para peserta membahas berbagai strategi untuk memperkuat fiskal daerah. Topiknya meliputi optimalisasi PAD, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan.
Maigus Nasir menilai digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan akhirnya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami Pemerintah Kota Padang terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Yang paling penting, penguatan fiskal ini tidak hanya berhenti pada peningkatan penerimaan, tetapi harus bermuara pada pelayanan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Maigus Nasir.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperkuat berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan.
“Penguatan fiskal harus diiringi peningkatan kompetensi tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan sektor bernilai tambah, termasuk data center. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus bermuara pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan tenaga kerja, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
24 Pemerintah Kota Sepakati Kerja Sama QRESTO
Selain membahas strategi peningkatan PAD, forum tersebut juga menghasilkan kerja sama dalam pengembangan teknologi pengelolaan pajak daerah.
Sebanyak 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization.
Sistem tersebut membuka peluang penerapan inovasi digital yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan pajak daerah.
Maigus menyebut kerja sama itu menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk memperluas pemanfaatan teknologi sekaligus bertukar pengalaman dengan pemerintah kota lain.
Ia menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan. Sistem tersebut juga harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
QRESTO Pantau Transaksi Pajak secara Real-Time
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan Seminar Rembuk Fiskal merupakan tindak lanjut Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI di Banda Aceh pada April 2026.
Muskomwil tersebut sebelumnya menghasilkan Program Kerja Komwil I APEKSI Tahun 2026.
Menurut Rico, forum fiskal menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi. Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik diharapkan mampu membantu setiap daerah mengoptimalkan potensi fiskalnya.
“Kami berterima kasih atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Duplikasi Aplikasi QRESTO sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI. QRESTO merupakan inovasi digital yang memisahkan omzet usaha dan kewajiban pajak sejak transaksi, memantau transaksi secara real-time, serta memastikan penerimaan pajak tercatat dan disetorkan ke RKUD pada hari yang sama,” kata Rico.
Melalui forum tersebut, pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.
Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan PAD sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (*)
