Jakarta, Javanusa — Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri RRT Li Qiang menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
Dalam pertemuan itu, keduanya menyepakati empat nota kesepahaman dan delapan poin kerja sama strategis. Dua dari nota kesepahaman itu berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dua MoU strategis ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan RRT Wang Wentao.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang. Dokumen tersebut meliputi Memorandum on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain serta Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project.
Dorong Industri Strategis dan Lapangan Kerja
Kerja sama dalam bidang industri dan rantai pasok dirancang untuk memperkuat kemitraan bilateral.
Fokus kerja sama meliputi sektor manufaktur, logistik, teknologi tinggi, serta energi baru dan terbarukan.
Proyek ini diproyeksikan menghadirkan investasi senilai ±Rp81,5 triliun dan menciptakan 15 ribu lapangan kerja. Kedua negara sepakat melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk UMKM.
Mereka juga mendorong pengembangan proyek industri di kawasan Twin Parks seperti Batang–Yuanhong. Wilayah lain akan ditetapkan sebagai bagian dari perluasan proyek percontohan.
Baca Juga: DPRD Sumbar Komitmen Dukung Program Swasembada Pangan Nasional
MoU ini membuka peluang investasi berkualitas tinggi. Tujuannya adalah mendorong transformasi industri berbasis nilai tambah dan pengembangan kawasan industri global.
Menko Airlangga menyebut kerja sama ini akan menciptakan kawasan yang kompetitif dan inovatif. Proyek Two Countries Twin Parks diharapkan menjadi model kerja sama ekonomi dua arah.
Kedua negara ingin menciptakan lingkungan kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Kawasan industri yang terlibat antara lain Batang, Wijayakusuma (Semarang), dan Bintan. Proyek ini menargetkan investasi ±Rp61,5 triliun dan menyerap 10.500 tenaga kerja.
Indonesia dan Tiongkok berkomitmen memberikan dukungan kebijakan untuk kelancaran proyek.
Pemantauan dan pertukaran informasi juga akan ditingkatkan.
Menko Airlangga menjelaskan koordinasi teknis akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait. Pembentukan Joint Committee akan memastikan implementasi tepat sasaran dan berkelanjutan. (*/red)
Sumber: Kemenko Perekonomian
