Perluas Akses Pasar, Kementan Perkuat Legalitas Unit Pengolahan Peternakan 

Penulis -

Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Javanusa—Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong unit pengolahan hasil peternakan memperkuat legalitas dan standar produksi agar mampu meningkatkan nilai tambah serta memperluas pasar.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Webinar One Stop Learning: Perizinan dan Sertifikasi pada Unit Pengolahan Hasil Peternakan yang berlangsung Kamis (27/8/2026).

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun mengatakan hilirisasi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi dan pengolahan.

Menurutnya, proses tersebut harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi seluruh mata rantai usaha, termasuk peternak sebagai penyedia bahan baku.

“Hilirisasi harus mampu menciptakan nilai tambah, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha dan peternak sebagai penyedia bahan baku,” ujar Makmun.

Karena itu, pelaku usaha perlu melihat perizinan sebagai bagian dari pengembangan bisnis, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Perizinan berusaha merupakan fondasi untuk kepastian dan keberlanjutan usaha dan menjadi bagian penting dari proses menaikkan kelas usaha,” kata Makmun.

Perizinan dan Sertifikasi Dibahas Terintegrasi

Konsep One Stop Learning memberikan pemahaman terpadu mengenai sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi unit pengolahan hasil peternakan.

Materi mencakup perizinan berusaha, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), registrasi izin edar MD, serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Setiap instrumen memiliki fungsi berbeda. Namun, seluruhnya saling mendukung untuk memastikan legalitas usaha, penerapan higiene dan sanitasi, serta kelayakan produk sebelum beredar.

Pada materi perizinan, peserta mendapat penjelasan mengenai perubahan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi tersebut memperkuat sistem perizinan berusaha berbasis risiko agar prosesnya lebih sederhana dan terukur.

Pemerintah mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selain itu, modul persyaratan dasar dan perizinan berusaha dipisahkan serta proses verifikasi teknis disederhanakan.

Baca Juga :  Yosefriawan Dilantik Jadi Pj Sekda, Diminta Langsung Tancap Gas

Kebijakan itu diharapkan memberikan kepastian dan efisiensi bagi pelaku usaha. Pada saat yang sama, pelaku usaha tetap wajib memenuhi standar dan mengikuti pengawasan pemerintah.

NKV Jamin Higiene dan Sanitasi Produk Hewan

Dari aspek keamanan produk hewan, peserta mempelajari tahapan sertifikasi NKV.

Prosesnya mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengajuan melalui OSS, verifikasi administrasi, audit lapangan, hingga penerbitan sertifikat.

NKV berperan penting dalam memastikan unit usaha menerapkan standar higiene dan sanitasi dalam pengelolaan produk hewan.

Dengan standar tersebut, unit pengolahan memiliki dasar untuk menjaga keamanan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

BPOM Jelaskan Registrasi Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut menjelaskan ketentuan registrasi pangan olahan kepada peserta webinar.

Pangan olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran pada prinsipnya wajib menjalani registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan dukungan berupa pembebasan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

Selain registrasi izin edar, pelaku usaha perlu menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara konsisten.

IP-CPPOB menjadi bukti bahwa sarana produksi telah menerapkan prinsip pengolahan pangan yang baik. Penerapan tersebut bertujuan mencegah cemaran biologis, kimia, dan fisik pada produk.

Bagi usaha mikro dan kecil, pemerintah juga menyederhanakan proses penilaian. Dengan mekanisme tersebut, penerbitan izin dapat berlangsung lebih cepat.

Sementara itu, audit sarana dapat dilakukan paling lambat 12 bulan setelah izin diterbitkan.

Pengalaman YES Yoghurt Jadi Pembelajaran Praktis

Webinar turut menghadirkan pengalaman YES Yoghurt dalam mengembangkan usaha pengolahan susu.

Usaha tersebut tumbuh dari skala rumahan hingga menghasilkan beragam produk olahan susu bernilai tambah.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan produksi.

Baca Juga :  Mentan Amran Ungkap Dugaan Penipuan Beras Fortifikasi, Berpotensi Rugikan Konsumen Rp71 Triliun

Penyusunan SOP, penguatan manajemen mutu, pemenuhan legalitas, dan pengujian laboratorium menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha.

Kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, serta berbagai mitra juga mendukung proses penguatan usaha tersebut.

Kementan Dorong Unit Pengolahan Naik Kelas

Makmun berharap pendekatan One Stop Learning membantu pelaku usaha memahami seluruh tahapan legalitas secara lebih utuh.

Pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengetahui dokumen yang harus dipenuhi. Mereka juga perlu memahami mekanisme pengajuan dan penerapannya di lapangan sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Menurut Makmun, kepatuhan terhadap perizinan dan sertifikasi dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Langkah tersebut sekaligus membuka peluang pasar dan meningkatkan kualitas produk peternakan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong semakin banyak Unit Pengolahan Hasil Peternakan yang tertib dalam perizinan, konsisten dalam penerapan standar, dan mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, serta memiliki akses pasar yang lebih luas. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:53 WIB

4 Film Indonesia Tayang 19 November 2026, Ada Hamka: Awal Mula Vol 3 dan People Pleaser

Selasa, 17 November 2026 - 19:12 WIB

TheOvertunes Rilis Album Ketiga KINI GINI, Hadirkan 12 Lagu dan Kolaborasi dengan Empat Musisi

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Berita Terbaru

Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Kamis (19/11/2026). (Foto: Humas Pemkab Solsel)

Kabupaten Solok Selatan

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:38 WIB