Perubahan APBD Sumbar 2026 Defisit Rp176,56 Miliar, DPRD Soroti Kenaikan Belanja

Penulis - Redaksi

Senin, 7 September 2026 - 20:09 WIB

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026, Senin (7/9/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Rancangan Perubahan APBD Sumatera Barat (Sumbar) 2026 menghadapi persoalan fiskal setelah proyeksi belanja meningkat jauh lebih besar daripada pendapatan. Kondisi itu membuat anggaran daerah diperkirakan mengalami defisit Rp176,56 miliar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menyoroti kondisi tersebut saat membuka Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026, Senin (7/9/2026).

Nanda menjelaskan, pemerintah provinsi mengusulkan kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp315,84 miliar. Angka itu meningkat 5,02 persen dibandingkan APBD Sumbar 2026.

Namun, kenaikan belanja daerah mencapai angka yang lebih tinggi. Pemerintah mengusulkan tambahan belanja sebesar Rp570,01 miliar atau meningkat 8,89 persen.

Selisih pertumbuhan tersebut kemudian menghasilkan defisit dalam rancangan perubahan anggaran sebesar Rp176,56 miliar.

“Besarnya usulan kenaikan belanja dibandingkan kenaikan target pendapatan daerah membuat konstruksi pendapatan dan belanja dalam Ranperda Perubahan Tahun 2026 mengalami defisit,” ujar Nanda.

Usulan tersebut sebelumnya tercantum dalam nota pengantar yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat pada rapat paripurna, Jumat (4/9/2026).

DPRD Minta Defisit Segera Ditangani

Nanda menilai persoalan defisit tidak cukup dipandang sebagai perbedaan angka dalam dokumen anggaran. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal.

Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai kebutuhan.

Karena itu, pembahasan antara DPRD Sumbar dan pemerintah daerah perlu menghasilkan skema yang realistis untuk menutup defisit tersebut.

Nanda mendorong pemerintah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah. Pada saat yang sama, pengelolaan belanja harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas.

“Dalam pembahasan nanti, defisit anggaran tentu harus ditutup, baik melalui optimalisasi pendapatan daerah maupun melalui efisiensi dan efektivitas belanja daerah,” tegasnya.

Fraksi Diminta Berikan Solusi Fiskal

Pembahasan Perubahan APBD Sumbar 2026 kini memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi. Nanda berharap setiap fraksi tidak berhenti pada penyampaian catatan dan kritik terhadap rancangan anggaran.

Menurut dia, forum tersebut juga perlu menghasilkan gagasan yang dapat membantu pemerintah menghadapi tekanan fiskal.

Pandangan fraksi nantinya menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan lanjutan Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026.

Pembahasan itu akan berlanjut hingga DPRD dan pemerintah daerah mencapai kesepakatan mengenai perubahan anggaran.

“Kami sangat berharap dalam pandangan umum fraksi-fraksi nanti terdapat ide-ide yang bernas untuk mengatasi permasalahan defisit yang terdapat dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026,” katanya. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)