Pesantren dengan Lebih dari 1.000 Santri Kini Boleh Bangun Dapur MBG Sendiri, Ini Syaratnya

Penulis -

Kamis, 6 Agustus 2026 - 20:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Terbatas dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Program MBG. (Foto: Asyifa Mardiani/Kemenag)

Rapat Koordinasi Terbatas dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Program MBG. (Foto: Asyifa Mardiani/Kemenag)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah memberi kelonggaran bagi pesantren dan sekolah keagamaan berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 santri atau siswa untuk membangun dapur sendiri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini diharapkan mempercepat distribusi makanan sekaligus meningkatkan efisiensi layanan bagi lembaga pendidikan berasrama berskala besar.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta. Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafii bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, rapat itu menghasilkan keputusan penting terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan. Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding school keagamaan, yang di atas seribu santri siswa ke atas, mereka boleh bikin dapur, SPPG,” ujar Zulkifli Hasan, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah pelayanan di pesantren dan sekolah berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat sangat besar.

Dapur Wajib Penuhi Standar SPPG

Meski diperbolehkan membangun dapur sendiri, setiap fasilitas tetap harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Standar tersebut mencakup aspek keamanan pangan, higiene, hingga sanitasi.

Sementara itu, pesantren atau sekolah keagamaan berasrama dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang akan tetap memperoleh layanan dari SPPG terdekat.

“Tapi (tetap ada) standar SPPG. Kalau di bawah itu (1.000), dia ikut SPPG yang terdekat. Itu memudahkan,” kata Zulkifli Hasan.

Ia mencontohkan, pondok pesantren yang memiliki sekitar 2.000 santri dapat mengoperasikan dapur sendiri sehingga distribusi makanan menjadi lebih efektif. Namun, dapur tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga :  HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat

“Misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri. Yang boarding boarding school keagamaan mungkin yang 2.000 penerima manfaat. Mereka bisa buat dapur di tempatngya. Tetapi harus standar. Dengan SPPG yang juga punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Itu rapat kami tadi,” ungkapnya.

Integrasi Data MBG Terus Disempurnakan

Selain membahas pembangunan dapur MBG di pesantren, rapat juga mengevaluasi perkembangan integrasi data penerima manfaat antarinstansi pemerintah.

Zulkifli Hasan menjelaskan, data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah saling terhubung untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah data yang memerlukan penyempurnaan sehingga proses sinkronisasi belum sepenuhnya selesai.

“Data dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Pendudukan, dari Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah nyambung. Ada beberapa koreksi nanti akan disertai oleh Kepala BGN. Itu sudah selesai. Tetapi ada juga yang belum bisa kita selesaikan. Perlu waktu lebih panjang,” ujar Zulkifli Hasan. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Rabu, 18 November 2026 - 19:33 WIB

Cuaca Ekstrem Landa Padang, 8 Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Hambat Akses Jalan

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah di Padang Selatan, Dua Warga Luka dan Kerugian Rp30 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 14:44 WIB

Pelajar 17 Tahun Tewas Terlindas Mobil Usai Tabrakan Motor di Lubuk Alung–Pariaman

Berita Terbaru