Jakarta, Javanusa—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahdalia mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperluas akses energi ke wilayah sulit dijangkau, terutama daerah kepulauan dan terluar Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia telah berlistrik pada 2029.
PLTS dipilih sebagai solusi karena efisien untuk wilayah yang terkendala bahan bakar dan logistik. Pulau-pulau kecil menjadi prioritas karena selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur energi konvensional.
PLTS juga dinilai paling relevan untuk daerah terpencil karena tidak bergantung pada distribusi BBM.
Selain itu, teknologi surya lebih cepat dibangun dan ramah lingkungan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan personal mendorong PLTS. Ia menyebut lahir dan besar di wilayah kepulauan membuatnya memahami langsung persoalan akses energi.
“Saya lahir di Pulau Banda, Maluku. Wilayahnya 80 persen laut. Tidak ada minyak tanah, kapal pun sulit. Karena itu kami dorong PLTS,” ujar Bahlil di Jakarta.
Menurutnya, anggaran Kementerian ESDM akan difokuskan untuk pembangunan PLTS di kampung-kampung dan pulau yang sulit dijangkau.
Dukungan Terhadap Target Energi Terbarukan Nasional
Dorongan PLTS sejalan dengan target bauran energi nasional 2026. Kementerian ESDM menargetkan kontribusi EBT sebesar 17–21 persen.
Pada 2025, bauran listrik dari EBT tercatat baru mencapai 15,75 persen. Percepatan PLTS diharapkan mempercepat pencapaian target tersebut.
Program PLTS juga melengkapi Program Listrik Desa (Lisdes). Pada 2026, pemerintah menargetkan 22.179 pelanggan baru di 372 lokasi.
Sebagai perbandingan, pada 2025 terdapat 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi yang telah dialiri listrik melalui Lisdes. Selain itu, pemerintah menjalankan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Target BPBL tahun 2026 ditingkatkan menjadi 500 ribu rumah tangga dari sebelumnya 250 ribu.
Peningkatan target BPBL ini atas masukan Komisi XII DPR RI. Bahlil meminta dukungan DPR agar program tepat sasaran.
“Target 2026 kita naikkan menjadi 500 ribu pelanggan. Kami minta Komisi XII ikut mengawal agar program tepat sasaran,” kata Bahlil.
Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerataan akses listrik hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Fokus Pemerataan Akses Listrik Daerah 3T
Kementerian ESDM juga akan merevisi alokasi anggaran 2026 agar lebih fokus pada pemerataan listrik di daerah 3T. Wilayah kepulauan terpencil menjadi sasaran utama intervensi PLTS.
Dengan kombinasi PLTS, Listrik Desa, dan BPBL, pemerintah menargetkan kesenjangan energi antardaerah semakin menurun.
Elektrifikasi pulau terpencil dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan kepulauan. Akses listrik berpengaruh langsung terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah berharap transformasi energi berbasis PLTS menjadi fondasi kuat menuju kemandirian energi nasional. (*/red)
