Prabowo Sebut Pemerintah Jalankan 121 Kebijakan Transformatif dalam 663 Hari

Penulis -

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari masa pemerintahan.

Kebijakan tersebut, menurut Presiden diarahkan untuk menyelesaikan persoalan negara yang sebagian sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Presiden Prabowo menjelaskan, pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif dalam setiap lima hari. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh-puluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, amanah rakyat menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah. Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja maksimal bagi kepentingan bangsa.

“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Presiden.

Empat Pedoman Pemerintahan Presiden Prabowo

Dalam menjalankan kebijakan, Presiden Prabowo menyebut pemerintah berpegang pada empat pedoman utama.

Pemerintah pertama-tama menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pemerintah menjaga kepentingan inti nasional, termasuk mengelola kekayaan bangsa agar manfaatnya kembali kepada rakyat.

Pedoman berikutnya ialah menyelesaikan kesulitan masyarakat secepat mungkin. Pemerintah juga harus selalu menempatkan kepentingan rakyat, termasuk anak dan cucu generasi penerus, sebagai orientasi utama.

Swasembada Pangan Dipercepat

Presiden Prabowo mengatakan kerja keras pemerintah mulai menghasilkan sejumlah capaian. Salah satunya terlihat dari program swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan tercapai dalam empat tahun.

Baca Juga :  BMKG Peringatkan Hujan Lebat di Sumbar 11 November 2026, Enam Daerah Berstatus Siaga

Target tersebut, kata Presiden Prabowo, justru dapat diwujudkan dalam waktu satu tahun. Pemerintah saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.

“Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit,” jelas Presiden.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah pada komoditas daging. Presiden Prabowo memperkirakan swasembada daging dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun mendatang.

Harga Pupuk Turun 20 Persen

Di sektor pertanian, pemerintah juga mengambil kebijakan terkait distribusi pupuk. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus.

Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga meningkatkan ketersediaan pupuk untuk mendukung kebutuhan petani.

Presiden Prabowo menyebut kebijakan itu turut berdampak pada kinerja PT Pupuk Indonesia. Keuntungan perusahaan tercatat meningkat 252,8 persen.

Penghematan Devisa dari Kebijakan Energi

Capaian pemerintah juga mencakup sektor energi. Prabowo mengatakan penerapan B50 berbasis kelapa sawit membuat Indonesia tidak lagi mengimpor tenaga surya sejak 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut, menurut Presiden, mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Nilai itu setara sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat.

Selain pangan dan energi, Presiden menyebut program pangan bergizi, penyaluran bantuan sosial, serta agenda hilirisasi kini telah berjalan.

“Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat,” ujar Presiden.

Presiden  Tegaskan Pemerintah Tak Boleh Berpuas Diri

Meski sejumlah program menunjukkan hasil, Prabowo mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai masih banyak persoalan yang harus diselesaikan agar makna kemerdekaan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mencari solusi, bukan sekadar menjelaskan alasan di balik masalah yang belum terselesaikan.

Baca Juga :  Film Berbagi Suami 2.0 Mulai Syuting, Intip Bocoran Isu yang Diangkat!

“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat,” tegas Presiden.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian mengambil keputusan, termasuk ketika kebijakan tersebut terasa sulit pada masa kini.

“Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita,” tutup Presiden. (*/Setpres BPMI)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Rabu, 18 November 2026 - 19:33 WIB

Cuaca Ekstrem Landa Padang, 8 Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Hambat Akses Jalan

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah di Padang Selatan, Dua Warga Luka dan Kerugian Rp30 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 14:44 WIB

Pelajar 17 Tahun Tewas Terlindas Mobil Usai Tabrakan Motor di Lubuk Alung–Pariaman

Berita Terbaru