Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari masa pemerintahan.
Kebijakan tersebut, menurut Presiden diarahkan untuk menyelesaikan persoalan negara yang sebagian sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Presiden Prabowo menjelaskan, pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif dalam setiap lima hari. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh-puluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden Prabowo, amanah rakyat menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah. Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja maksimal bagi kepentingan bangsa.
“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Presiden.
Empat Pedoman Pemerintahan Presiden Prabowo
Dalam menjalankan kebijakan, Presiden Prabowo menyebut pemerintah berpegang pada empat pedoman utama.
Pemerintah pertama-tama menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pemerintah menjaga kepentingan inti nasional, termasuk mengelola kekayaan bangsa agar manfaatnya kembali kepada rakyat.
Pedoman berikutnya ialah menyelesaikan kesulitan masyarakat secepat mungkin. Pemerintah juga harus selalu menempatkan kepentingan rakyat, termasuk anak dan cucu generasi penerus, sebagai orientasi utama.
Swasembada Pangan Dipercepat
Presiden Prabowo mengatakan kerja keras pemerintah mulai menghasilkan sejumlah capaian. Salah satunya terlihat dari program swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan tercapai dalam empat tahun.
Target tersebut, kata Presiden Prabowo, justru dapat diwujudkan dalam waktu satu tahun. Pemerintah saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.
“Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit,” jelas Presiden.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah pada komoditas daging. Presiden Prabowo memperkirakan swasembada daging dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun mendatang.
Harga Pupuk Turun 20 Persen
Di sektor pertanian, pemerintah juga mengambil kebijakan terkait distribusi pupuk. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus.
Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga meningkatkan ketersediaan pupuk untuk mendukung kebutuhan petani.
Presiden Prabowo menyebut kebijakan itu turut berdampak pada kinerja PT Pupuk Indonesia. Keuntungan perusahaan tercatat meningkat 252,8 persen.
Penghematan Devisa dari Kebijakan Energi
Capaian pemerintah juga mencakup sektor energi. Prabowo mengatakan penerapan B50 berbasis kelapa sawit membuat Indonesia tidak lagi mengimpor tenaga surya sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut, menurut Presiden, mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Nilai itu setara sekitar 9,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Selain pangan dan energi, Presiden menyebut program pangan bergizi, penyaluran bantuan sosial, serta agenda hilirisasi kini telah berjalan.
“Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat,” ujar Presiden.
Presiden Tegaskan Pemerintah Tak Boleh Berpuas Diri
Meski sejumlah program menunjukkan hasil, Prabowo mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai masih banyak persoalan yang harus diselesaikan agar makna kemerdekaan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mencari solusi, bukan sekadar menjelaskan alasan di balik masalah yang belum terselesaikan.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat,” tegas Presiden.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian mengambil keputusan, termasuk ketika kebijakan tersebut terasa sulit pada masa kini.
“Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita,” tutup Presiden. (*/Setpres BPMI)
