Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memperkuat tata kelola kekayaan alam agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Upaya itu dilakukan melalui pengembangan Bank Emas dan pengawasan ekspor komoditas strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Presiden Prabowo menyampaikan langkah tersebut saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden, pemerintah tidak ingin kekayaan alam Indonesia hanya berhenti pada aktivitas produksi. Pemerintah juga mendorong pengelolaan hasil tambang agar mampu memperkuat tabungan dan pembiayaan nasional.
Salah satunya melalui Bank Emas yang beroperasi melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.
“Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi satu tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah, atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menilai pengelolaan emas tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan kekayaan nasional. Pemerintah ingin komoditas bernilai tinggi dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian dalam negeri.
DSI Awasi Ekspor Komoditas Strategis
Selain sektor emas, pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Lembaga tersebut menjadi pintu tunggal dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Pemerintah menggunakan mekanisme ini untuk mencocokkan jumlah komoditas yang dimuat, dilaporkan, hingga tiba di negara tujuan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat membandingkan data di setiap tahapan ekspor.
“Sekarang kita bisa memantau berapa yang dimuat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan,” kata Presiden.
DSI Temukan Potensi Tambahan USD5 Miliar
Sejak mulai beroperasi pada Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar. Nilai tersebut berasal dari tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja.
Selain itu, DSI telah memantau lebih dari 6.000 transaksi ekspor. Dari pemantauan tersebut, pemerintah menemukan potensi tambahan senilai USD5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga.
Pemerintah juga akan memperluas cakupan pengawasan DSI. Pengawasan tersebut nantinya mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
“DSI akan meningkatkan pengawasannya meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga,” jelas Presiden.
Pemerintah Pastikan Kekayaan Alam Beri Manfaat
Presiden Prabowo menegaskan penguatan Bank Emas dan DSI merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga menyebut sejumlah lembaga pemeringkat dan institusi keuangan menilai kehadiran DSI sebagai langkah positif bagi Indonesia.
“Pihak-pihak lembaga pemeringkat bahkan lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan bukan kita. Kita menghargai semua masukan tapi jika kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan bekerja,” jelas Presiden. (*/Setpres BPMI)
