Presiden Prabowo Berhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Penulis -

Jumat, 22 Agustus 2025 - 23:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer (dua dari kanan) dari jabatan Wamenaker. (Foto: Tangkapan layar)

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer (dua dari kanan) dari jabatan Wamenaker. (Foto: Tangkapan layar)

Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Keputusan ini menyusul penetapan Immanuel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, penandatanganan keputusan presiden (Keppres) dilakukan sebagai tindak lanjut proses hukum yang tengah berjalan.

“Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya, dikutip dari liputan6.com, Jumat (22/8/2025).

Prasetyo menegaskan, kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat negara.

“Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Peran Immanuel Ebenezer dalam Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan Immanuel Ebenezer mengetahui, membiarkan, dan bahkan meminta hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Para buruh yang mengurus sertifikasi seharusnya membayar Rp 275 ribu, namun dalam praktiknya dipaksa membayar hingga Rp 6 juta. Bila tidak membayar, proses sertifikasi diperlambat atau tidak diproses.

Budi menambahkan, Immanuel menerima uang suap senilai Rp 3 miliar dan satu motor terkait penerbitan sertifikat K3.

Modus pemerasan ini sudah terjadi sejak 2019 dan baru terungkap setelah adanya laporan. Total uang suap yang dikumpulkan para tersangka diperkirakan mencapai Rp 81 miliar dan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli rumah, kendaraan, dan hiburan. (*/red)

Baca Juga :  Optimalisasi Pelayanan Pertanahan, Pemko Padang dan BPN Sumbar Teken Nota Kesepakatan

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:33 WIB

Polda Sumbar Ungkap 11 Kasus TPPO, 13 Tersangka Diamankan dalam Sepekan

Jumat, 20 November 2026 - 19:27 WIB

Polres Dharmasraya Ungkap Dugaan TPPO di Sungai Rumbai, Perempuan Diduga Mucikari Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 14:10 WIB

Pria Asal Majalengka Tewas Terseret Ombak di Pantai Cermin Pariaman, Ditemukan 50 Meter dari Lokasi Kejadian

Jumat, 20 November 2026 - 10:24 WIB

Remaja 15 Tahun Hilang Tenggelam saat Mandi di Sungai Mega Permai Padang

Jumat, 20 November 2026 - 09:56 WIB

Jukir di Padang Diduga Jadi Mucikari TPPO, Raup Rp200 Ribu per Hari

Kamis, 19 November 2026 - 16:29 WIB

Kabar Baik bagi Korban Curanmor, Polda Sumbar Siapkan Pengembalian 14 Kendaraan

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Berita Terbaru