Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah harus mempercepat kemandirian pangan sekaligus memangkas birokrasi yang menyulitkan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengatakan ketahanan pangan membutuhkan penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan petani. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pupuk, harga gabah, dan aturan yang rumit.
Menurut Presiden, pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang membantu masyarakat. Karena itu, birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang berpihak kepada rakyat.
“Birokrasi tidak boleh menghalangi keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden.
Ia menilai pembenahan birokrasi menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan negara. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini memerlukan persatuan antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan menjaga,” tegas Presiden.
Swasembada Pangan Jadi Target Pemerintah
Dalam pidatonya, Presiden juga mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menyebut petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI, Polri, koperasi, dan BUMN pangan.
Presiden menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Pemerintah juga menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang.
“Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung,” tutur Presiden.
Pencapaian tersebut, lanjut Presiden, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan secara lebih mandiri.
Kampung Nelayan Merah Putih Terus Dikembangkan
Pemerintah juga memperkuat sektor perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut mencakup pembangunan kampung dengan berbagai fasilitas pendukung.
Hingga kini, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun. Pemerintah menargetkan 1.386 kampung nelayan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui kelembagaan yang lebih kuat.
10 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Telah Berdiri
Di sektor ekonomi kerakyatan, Presiden menyampaikan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan beroperasi.
Dari jumlah tersebut, 3.300 koperasi telah menjalankan kegiatan secara optimal. Pemerintah menargetkan 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik pada akhir 2026.
“Target kita akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” tutur Presiden.
Presiden menyebut koperasi dapat memperkuat posisi rakyat dalam rantai pasok. Koperasi juga dinilai penting untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
Pemerintah, kata Presiden, tetap mendukung mekanisme pasar. Namun, pemerintah harus memastikan pasar tidak dimanipulasi pihak dengan kekuatan modal besar.
“Karena itu rakyat kita harus kita bantu, kita harus berorganisasi, kita harus diberdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan,” ujar Presiden.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperkuat posisi masyarakat dalam perekonomian nasional. Kemandirian pangan dan ekonomi rakyat menjadi bagian dari agenda pembangunan Indonesia. (*/BPMI Setpres)
