Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyebutkan APBN 2026 dirancang dengan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, dan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
“Pemerintah yang saya pimpin akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit dapat ditekan sekecil mungkin. Harapan saya, pada 2027 atau 2028, kita bisa memiliki APBN tanpa defisit sama sekali,” ujar Presiden.
Penghapusan Kebocoran dan Optimalisasi Pendapatan
Kepala Negara meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan melalui sistem perpajakan yang adil serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif.
“Pajak adalah instrumen keadilan dan redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Presiden.
Pengelolaan BUMN dan Peran BPI
Presiden menyoroti aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS, yang dinilai mampu memberi kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun.
Ia menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi tata kelola BUMN, memangkas jumlah komisaris, dan menghapus tantiem yang tidak relevan.
“Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Untungnya harus nyata, bukan akal-akalan,” tegasnya.
Prioritas Belanja dan Efisiensi Operasional
Presiden Prabowo menekankan peningkatan kualitas belanja negara. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkapnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Target Sosial
Di sektor pembiayaan, APBN akan dikelola secara hati-hati (prudent) dan inovatif, dengan menjaga rasio utang pada batas aman.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, inflasi 2,5 persen, dan pengangguran terbuka turun ke 4,44–4,96 persen.
Target sosial lainnya meliputi penurunan angka kemiskinan ke 6,5–7,5 persen, rasio Gini menjadi 0,377–0,38, serta Indeks Modal Manusia mencapai 0,57.
Ajakan untuk Gotong Royong
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak membahas RAPBN 2026 secara konstruktif.
“Besar harapan kami pembahasan RAPBN dilakukan dalam semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutupnya. (*/BPMI Setpres)
