Jakarta, Javanusa—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melaksanakan Program Gentengisasi di kawasan padat penduduk Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat.
Program ini menjadi bagian dari penataan permukiman untuk meningkatkan kualitas rumah, sanitasi lingkungan, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
Program tersebut menargetkan renovasi 52 rumah tidak layak huni. Dari jumlah itu, 23 rumah merupakan milik pelaku UMKM yang akan mendapatkan pendampingan lanjutan. Selain itu, 10 UMKM lain disiapkan untuk memperoleh pembinaan pembiayaan usaha.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menjelaskan penataan kawasan Menteng Tenggulun dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor. Pihak yang terlibat antara lain Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sektor perbankan, pelaku CSR, serta Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta.
Seluruh pembiayaan renovasi rumah dan penataan lorong kawasan bersumber dari dana CSR yang dihimpun secara gotong royong.
Penataan Lorong dan Penguatan UMKM
Selain renovasi rumah, penataan juga mencakup perbaikan lorong kawasan serta pengembangan kawasan wisata kuliner berbasis UMKM. Kawasan Menteng Tenggulun dirancang sebagai proyek percontohan “Kampung Gotong Royong” dengan konsep hunian sehat dan penguatan ekonomi warga.
Program ini melibatkan kelompok Ladies Banker, yang memberikan pendampingan UMKM, khususnya dalam literasi keuangan dan pengembangan usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menyiapkan penataan jalur dan koridor usaha warga agar lebih tertib.
Fokus Rumah Sehat dan Genteng Layak
Ketua IAI Jakarta periode 2024–2027, Teguh Aryanto, menyampaikan bahwa renovasi difokuskan pada pemenuhan standar rumah sehat. Perbaikan mencakup aspek sanitasi, pencahayaan, serta penggantian atap rumah.
Program Gentengisasi mengarahkan penggunaan genteng sebagai pengganti atap seng agar lebih layak dan tahan lama. Lebih dari 50 arsitek IAI Jakarta terlibat secara pro bono dalam perencanaan desain rumah, tata ruang kawasan, dan estetika lorong.
Kementerian PKP memperkirakan kebutuhan anggaran program ini sekitar Rp5 miliar, yang seluruhnya bersumber dari dana CSR. Nilai tersebut masih dalam tahap perhitungan akhir.
Pelaksanaan fisik direncanakan dimulai setelah Lebaran 2026, dengan target penyelesaian bertahap pada Juni hingga Juli 2026. (*/red)
