Program Transmigrasi Dilirik Pemda, 61 Kepala Daerah Usulkan Pembukaan Kawasan Transmigrasi

Penulis -

Rabu, 27 Mei 2026 - 18:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat mengisi podcast pada salah satu media, Jakarta, Kamis (21/5). (Foto: Kementrans)

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat mengisi podcast pada salah satu media, Jakarta, Kamis (21/5). (Foto: Kementrans)

Jakarta, Javanusa—Banyak pemerintah daerah kini kembali melirik program transmigrasi sebagai strategi pembukaan kawasan baru.

Langkah ini juga mendukung pemerataan pembangunan wilayah di berbagai daerah Indonesia.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut minat tersebut terlihat dari meningkatnya usulan kepala daerah. Usulan itu diajukan kepada pemerintah pusat untuk membuka kawasan transmigrasi baru di wilayah masing-masing.

Viva Yoga menegaskan fenomena perpindahan penduduk harus dipahami berbeda antara urbanisasi dan transmigrasi. Ia menilai kedua konsep tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tidak sama.

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara mandiri atau karena pengaruh lingkungan.
Jika tidak terkendali, urbanisasi dapat menimbulkan berbagai persoalan di perkotaan.

“Bila pergi ke kota tanpa diimbangi dengan ketrampilan kerja dan tak adanya lapangan kerja maka arus perpindahan penduduk itu akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminal, hingga merusak citra kota,” ujar Viva Yoga.

Transmigrasi sebagai Program Terencana Pemerintah

Berbeda dengan urbanisasi, transmigrasi merupakan program yang pemerintah pusat dan daerah rancang secara terstruktur. Program ini melibatkan masyarakat untuk pindah ke kawasan yang telah ditetapkan.

Peserta transmigrasi memperoleh fasilitas berupa lahan, rumah, serta jaminan kehidupan selama satu hingga satu setengah tahun. Skema ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan dan peluang ekonomi baru.

Dampak Nyata Sejak Tahun 1950-an

Program transmigrasi yang berjalan sejak tahun 1950-an menunjukkan dampak positif bagi pembangunan wilayah.
Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa secara bertahap.

Selain itu, transmigrasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru. Program ini juga membuka lapangan kerja di berbagai sektor lokal.

Wilayah yang sebelumnya kosong, sepi, dan terisolasi kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kondisi ini juga menarik perhatian banyak kepala daerah.

Baca Juga :  Silaturahmi Akbar IKTS Jabodetabek Tampilkan Prosesi Adat Poi Manjanguak, Perantau Diminta Berkontribusi untuk Nagari
61 Proposal Kepala Daerah untuk Kawasan Transmigrasi

“Ada 61 proposal yang diajukan para bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi di daerahnya yang masih luas dan minim penduduk,” ujarnya.

Viva Yoga menjelaskan para kepala daerah melihat langsung dampak positif program tersebut. Mereka menilai transmigrasi mampu mengubah wilayah terisolasi menjadi kawasan produktif.

“Para bupati ingin ada kawasan baru sebab sudah terbukti dengan pembukaan lahan untuk transmigrasi mampu membuka kawasan yang terisolasi menjadi kawasan yang dapat diakses sehingga di sana tumbuh aktivitas ekonomi,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi hingga Pembentukan Kota Baru

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dimulai dari aktivitas kecil. Aktivitas itu berkembang secara bertahap hingga membentuk pusat permukiman baru.

“Dari aktivitas yang kecil hingga akhirnya menjadi kota. Jadi program ini mampu menciptakan kota-kota baru,” tambah Viva Yoga.

Capaian Program Transmigrasi Nasional

Sejauh ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa. Program ini juga membentuk 466 kecamatan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, tercatat 116 kabupaten dan tiga provinsi lahir dari program tersebut. Angka ini menunjukkan kontribusi besar transmigrasi terhadap pembangunan nasional.

“Desa hingga kabupaten dan provinsi akan bertambah bila kawasan baru yang diajukan bupati direalisasi,” tutur mantan Anggota Komisi IV DPR itu.

Pendekatan Tematik dan Komoditas Unggulan

Viva Yoga menegaskan transmigrasi tidak hanya diperuntukkan bagi petani. Saat ini program dikembangkan dengan pendekatan tematik di setiap kawasan.

Dari 154 kawasan transmigrasi, masing-masing memiliki komoditas unggulan berbeda. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Perubahan Paradigma Transmigrasi

Dorongan kepala daerah juga dipengaruhi perubahan paradigma transmigrasi. Pada masa Orde Baru, program ini bersifat top down dari pemerintah pusat.

Baca Juga :  Hasil Piala Dunia 2026: RD Kongo Tahan Portugal 1-1, Yoane Wissa Cetak Gol Bersejarah

Namun sejak era reformasi, pendekatannya berubah menjadi bottom up. Pemerintah daerah kini menentukan ada atau tidaknya transmigrasi di wilayahnya.

“Pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi di wilayahnya,” ucap Viva Yoga.

Transmigrasi Masih Relevan untuk Pembangunan Nasional

Dengan meningkatnya jumlah proposal, Viva Yoga menilai transmigrasi masih relevan. Program ini menjadi instrumen penting pembangunan daerah dan nasional.

Ia berharap Kementerian Transmigrasi tetap berdiri sendiri ke depan. Hal ini untuk menjaga fokus pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia.

“Dengan fakta demikian, saya berharap Kementerian Transmigrasi ke depannya tidak digabung-gabungkan lagi dengan bidang lainnya,” kata mantan Presidium MN KAHMI itu. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru