Jakarta, Javanusa—Banyak pemerintah daerah kini kembali melirik program transmigrasi sebagai strategi pembukaan kawasan baru.
Langkah ini juga mendukung pemerataan pembangunan wilayah di berbagai daerah Indonesia.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut minat tersebut terlihat dari meningkatnya usulan kepala daerah. Usulan itu diajukan kepada pemerintah pusat untuk membuka kawasan transmigrasi baru di wilayah masing-masing.
Viva Yoga menegaskan fenomena perpindahan penduduk harus dipahami berbeda antara urbanisasi dan transmigrasi. Ia menilai kedua konsep tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tidak sama.
Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara mandiri atau karena pengaruh lingkungan.
Jika tidak terkendali, urbanisasi dapat menimbulkan berbagai persoalan di perkotaan.
“Bila pergi ke kota tanpa diimbangi dengan ketrampilan kerja dan tak adanya lapangan kerja maka arus perpindahan penduduk itu akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminal, hingga merusak citra kota,” ujar Viva Yoga.
Transmigrasi sebagai Program Terencana Pemerintah
Berbeda dengan urbanisasi, transmigrasi merupakan program yang pemerintah pusat dan daerah rancang secara terstruktur. Program ini melibatkan masyarakat untuk pindah ke kawasan yang telah ditetapkan.
Peserta transmigrasi memperoleh fasilitas berupa lahan, rumah, serta jaminan kehidupan selama satu hingga satu setengah tahun. Skema ini bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan dan peluang ekonomi baru.
Dampak Nyata Sejak Tahun 1950-an
Program transmigrasi yang berjalan sejak tahun 1950-an menunjukkan dampak positif bagi pembangunan wilayah.
Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa secara bertahap.
Selain itu, transmigrasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru. Program ini juga membuka lapangan kerja di berbagai sektor lokal.
Wilayah yang sebelumnya kosong, sepi, dan terisolasi kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kondisi ini juga menarik perhatian banyak kepala daerah.
61 Proposal Kepala Daerah untuk Kawasan Transmigrasi
“Ada 61 proposal yang diajukan para bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi di daerahnya yang masih luas dan minim penduduk,” ujarnya.
Viva Yoga menjelaskan para kepala daerah melihat langsung dampak positif program tersebut. Mereka menilai transmigrasi mampu mengubah wilayah terisolasi menjadi kawasan produktif.
“Para bupati ingin ada kawasan baru sebab sudah terbukti dengan pembukaan lahan untuk transmigrasi mampu membuka kawasan yang terisolasi menjadi kawasan yang dapat diakses sehingga di sana tumbuh aktivitas ekonomi,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Pembentukan Kota Baru
Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dimulai dari aktivitas kecil. Aktivitas itu berkembang secara bertahap hingga membentuk pusat permukiman baru.
“Dari aktivitas yang kecil hingga akhirnya menjadi kota. Jadi program ini mampu menciptakan kota-kota baru,” tambah Viva Yoga.
Capaian Program Transmigrasi Nasional
Sejauh ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa. Program ini juga membentuk 466 kecamatan di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, tercatat 116 kabupaten dan tiga provinsi lahir dari program tersebut. Angka ini menunjukkan kontribusi besar transmigrasi terhadap pembangunan nasional.
“Desa hingga kabupaten dan provinsi akan bertambah bila kawasan baru yang diajukan bupati direalisasi,” tutur mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Pendekatan Tematik dan Komoditas Unggulan
Viva Yoga menegaskan transmigrasi tidak hanya diperuntukkan bagi petani. Saat ini program dikembangkan dengan pendekatan tematik di setiap kawasan.
Dari 154 kawasan transmigrasi, masing-masing memiliki komoditas unggulan berbeda. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Perubahan Paradigma Transmigrasi
Dorongan kepala daerah juga dipengaruhi perubahan paradigma transmigrasi. Pada masa Orde Baru, program ini bersifat top down dari pemerintah pusat.
Namun sejak era reformasi, pendekatannya berubah menjadi bottom up. Pemerintah daerah kini menentukan ada atau tidaknya transmigrasi di wilayahnya.
“Pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi di wilayahnya,” ucap Viva Yoga.
Transmigrasi Masih Relevan untuk Pembangunan Nasional
Dengan meningkatnya jumlah proposal, Viva Yoga menilai transmigrasi masih relevan. Program ini menjadi instrumen penting pembangunan daerah dan nasional.
Ia berharap Kementerian Transmigrasi tetap berdiri sendiri ke depan. Hal ini untuk menjaga fokus pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia.
“Dengan fakta demikian, saya berharap Kementerian Transmigrasi ke depannya tidak digabung-gabungkan lagi dengan bidang lainnya,” kata mantan Presidium MN KAHMI itu. (*/red)
