PTUN Padang Tolak Gugatan SHP Pasar Payakumbuh Blok Barat, Zulmaeta: Sudahi Polemik dan Bangun Pasar

Penulis -

Jumat, 11 September 2026 - 20:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat berdialog dengan pedagang Pasar Payakumbuh Blok Barat. (Foto: MC Payakumbuh)

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat berdialog dengan pedagang Pasar Payakumbuh Blok Barat. (Foto: MC Payakumbuh)

Payakumbuh, Javanusa—Polemik Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Blok Barat memasuki babak baru.

PTUN Padang menolak seluruh gugatan enam warga terhadap penerbitan SHP atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh.

Majelis hakim membacakan putusan perkara Nomor 20/G/2026/PTUN.PDG secara elektronik pada Kamis, 10 September 2026.

Putusan tersebut juga menetapkan biaya perkara sebesar Rp405.000 yang harus ditanggung pihak penggugat.

Hakim Ketua Adillah Rahman menyampaikan bahwa para pihak yang keberatan masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bagi para pihak yang tidak sependapat atau keberatan tentang keputusan ini, dapat mengajukan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Adillah saat membacakan putusan.

Gugatan Enam Warga

Almaisyar bersama Teguh Tegas Kata, Noveri, Yolanda, Salman Alfarisy, dan Anton Permana mengajukan gugatan tersebut ke PTUN Padang pada 16 April 2026.

Para penggugat mempersoalkan penerbitan SHP Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Blok Barat atas nama Pemko Payakumbuh.

Mereka menilai penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mengikuti prosedur yang semestinya. Para penggugat juga mengklaim lahan tersebut berstatus tanah ulayat nagari.

Selain itu, mereka menuding terjadi klaim sepihak serta pengingkaran terhadap kesepakatan. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pembangunan pasar sampai persoalan status lahan memperoleh kepastian.

Sengketa Muncul Setelah Kebakaran Pasar

Persoalan lahan mencuat setelah kebakaran melanda Pasar Payakumbuh Blok Barat. Pemerintah daerah kemudian menyiapkan rencana pembangunan kembali kawasan pasar tersebut.

Dalam proses itu, status kepemilikan dan penggunaan lahan menjadi sorotan sejumlah pihak.

Ketua Tim Advokasi Tanah Ulayat, Hendriwanto Dt. Mangkuto Marajo Nan Hitam, sebelumnya mempertanyakan dasar hukum penerbitan SHP tersebut.

Ia bahkan mendorong DPRD Kota Payakumbuh membentuk panitia khusus untuk mengusut persoalan tersebut.

Baca Juga :  Cerita Keyzia Ariyola Putri, Penerima Beasiswa Kuliah Gratis di Sampoerna University

“Tindakan Pemko Payakumbuh yang sembarangan telah menjadikan konflik. Kami mendorong dibentuk pansus terkait persoalan ini, proses penerbitan SHP ini tanpa sepengetahuan niniak mamak,” ujar Hendriwanto di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, 24 Agustus 2026.

Zulmaeta Minta Polemik Diakhiri

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyambut putusan PTUN Padang dengan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum.

Ia mengatakan sejak awal memilih tidak merespons secara emosional berbagai tuduhan terkait kebijakan pemerintah dalam menangani kawasan pasar setelah kebakaran.

“Saya justru merasa heran, saya dituduh aktor di balik perampasan tanah ulayat, saya dan jajaran saya di Pemko Payakumbuh dituduh berbohong. Jadi jika tuduhan seperti itu, apa yang harus saya jawab,” kata Zulmaeta di Balai Kota, Kamis (10/9/2026).

Menurut Zulmaeta, pemerintah daerah memilih menunggu proses pembuktian melalui jalur hukum. Sikap tersebut, kata dia, merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan institusi peradilan.

Ia menilai putusan PTUN Padang kini memberikan kepastian hukum terkait persoalan yang selama ini menjadi perdebatan.

“Semua hal dapat dibuktikan melalui pengadilan. Kita hormati keputusan hukum, oleh karenanya saya tidak menjawab tudingan tersebut. Keputusan PTUN itu sudah menjadi jawaban atas semua tuduhan. Artinya, semua tuduhan, tudingan, dan berbagai narasi yang ditujukan kepada Pemko Payakumbuh itu sudah terbantahkan,” tuturnya.

Fokus Pemulihan Pedagang Korban Kebakaran

Setelah putusan tersebut, Zulmaeta mengajak masyarakat tidak memperpanjang polemik mengenai status lahan Pasar Payakumbuh Blok Barat.

Ia meminta seluruh pihak mengalihkan perhatian pada pemulihan aktivitas perdagangan yang terdampak kebakaran.

Menurutnya, para pedagang menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari terhentinya aktivitas di kawasan pasar tersebut. Karena itu, pemerintah ingin mempercepat pembangunan kembali pasar.

“Mari bersama-sama kita bangun Pasar Payakumbuh kembali. Yang menjadi korban adalah pedagang, untuk itu mari kita percepat pembangunannya sehingga para korban kebakaran bisa menjalankan aktivitas mereka kembali,” ujar Zulmaeta.

Baca Juga :  Pemkab Tanah Datar Perpanjang Tanggap Darurat Bencana 7 Hari

Dengan putusan PTUN Padang tersebut, Pemko Payakumbuh berharap proses pembangunan kembali Pasar Blok Barat dapat berjalan lebih cepat. Pemerintah juga mengarahkan perhatian pada pemulihan ekonomi ratusan pedagang yang terdampak kebakaran. (*)

Berita Terkait

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang
Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP
Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati
Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar
Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI
25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum
Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027
Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 19:33 WIB

Cuaca Ekstrem Landa Padang, 8 Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Hambat Akses Jalan

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah di Padang Selatan, Dua Warga Luka dan Kerugian Rp30 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 14:44 WIB

Pelajar 17 Tahun Tewas Terlindas Mobil Usai Tabrakan Motor di Lubuk Alung–Pariaman

Rabu, 18 November 2026 - 14:36 WIB

Hujan Lebat di Baso Agam Picu Longsor, Jembatan Gantung Akses Anak Sekolah Terendam

Berita Terbaru