Padang Pariaman, Javanusa—Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis memimpin langsung rapat teknis pemutakhiran data kebencanaan hidrometeorologi di tengah hari libur.
Rapat digelar pada Sabtu (27/12/2025) di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Nagari Pakandangan, Kecamatan 2×11 Enam Lingkung. Kegiatan ini menjadi langkah krusial sebelum dokumen diajukan ke pemerintah pusat.
Bupati John Kenedy Azis menegaskan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Padang Pariaman merupakan dokumen strategis yang menyangkut langsung hak masyarakat terdampak bencana. Karena itu, ia meminta seluruh data disusun secara akurat dan bertanggung jawab.
“Data harus benar-benar valid. Jangan sampai ada hak masyarakat yang terabaikan, sekecil apa pun. Validasi harus dilakukan maksimal,” tegas John Kenedy Azis dalam arahannya.
Ia menekankan, kecepatan penyusunan tidak boleh mengorbankan kualitas dan ketepatan data di lapangan.
Meski berlangsung di hari libur, seluruh tim tetap bekerja melakukan sinkronisasi data lintas perangkat daerah. Validasi melibatkan OPD teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, serta data kebencanaan dari BPBD.
Langkah ini bertujuan memastikan seluruh dampak bencana tercatat secara menyeluruh. Data mencakup kerusakan jembatan, jalan, fasilitas pendidikan, hingga sarana publik lainnya.
Kerugian Sementara Capai Rp 1,4 Triliun
Bupati mengungkapkan, estimasi kerugian sementara akibat bencana di Padang Pariaman mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya laporan terbaru dari lapangan.
“Target kita data final selesai Minggu malam. Senin sudah harus ditandatangani dan dikirim ke kementerian terkait,” ujarnya.
Ia meminta seluruh tim bekerja ekstra agar dokumen R3P Padang Pariaman rampung sesuai tenggat yang ditetapkan.
Rapat teknis ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Padang Pariaman dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah daerah memastikan setiap warga terdampak memperoleh perhatian dan perlindungan secara adil.
Kepemimpinan langsung bupati dan wakil bupati menjadi kunci percepatan pemulihan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. (*/red)
